TRANS Sarbagita Koridor GOR Ngurah Rai–Gianyar Resmi Tak Beroperasi

“Bagus sekali kalau ada begitu, karena bagaimana pun juga sekarang harus mulai menata kota, dari mengawali bagaimana memperdayakan angkutan umum,” jelasnya, Senin (12/1). 

Lebih lanjut ia mengatakan, angkutan umum semestinya menjadi kewajiban pemerintah tentang pengadaannya baik itu secara nasional, provinsi maupun kabupaten kota dan telah tercantum di Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

“Salah satu contoh seperti di Denpasar dulu bagus angkutannya ada bemo roda 3 diganti roda 4 itu trayeknya dalam kota semua ada,” imbuhnya. 

Sejak Angkutan Kota (Angkot) redup muncul angkutan pribadi, sehingga mau tidak mau orang menggunakan kendaraan pribadi.

Hal ini menyebabkan langkanya angkutan umum. Padahal, masyarakat menengah ke bawah ingin mempergunakan angkutan umum dengan mudah dan murah. 

“Kami siap saja sepanjang ada satu program dari pemerintah kita akan dukung. Bergantung dari kebutuhan-kebutuhan tersebut itu Dinas Perhubungan yang mengkaji itu, berapa kebutuhan, cocoknya berapa, rutenya mana. Itu biasanya survei dari Perhubungan,” imbuhnya. 

Selaku operator pelaksana, jika program dari pemerintah daerah sudah jelas mencanangkan dan mengkaji angkutan umum tentunya akan siap menjalankan. Untuk kekuatan unit perlu ditambah atau dikurangi.

“Belum (ada bahasan) jadi baru mulai wacana yang disampaikan oleh Gubernur. Tentu kita menyambut baik gagasan tersebut karena memberdayakan angkutan umum khususnya masyarakat menengah ke bawah sangat mendambakan,” pungkasnya. (sar)