Mulai 10 April, ASN Bali WFH Tiap Jumat: Hemat BBM, Layanan Tetap Jalan

Oleh karena itulah maka pihaknya mencoba akan melihat mengevaluasi lagi anggaran-anggaran kegiatan-kegiatan di Tahun Anggaran (TA) 2026. 

“Kalau memang ada kegiatan yang memang tidak terlalu urgent, saya kira ini bisa kita lakukan hold dulu sambil kita menunggu perkembangan lebih lanjut,” ucapnya.

Kendati demikian bagaimanapun dirinya akan mencoba untuk mengamankan anggaran yang wajib. 

“Terutama  kebutuhan-kebutuhan mandatori ini yang perlu kita harus siapkan masalah gaji pegawai dan termasuk pendidikan, Kesehatan,” tandasnya. (weg/gus)

Kinerja Pegawai Tetap Efektif

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali, I Wayan Budiasa menjelaskan, dari sisi kesiapan sistem kerja jika diterapkan WFH, Pemprov Bali disebut tidak mengalami kendala berarti. 

Pengalaman saat masa pandemi Covid-19 telah mendorong percepatan transformasi menuju birokrasi digital, sehingga pola kerja fleksibel dinilai sudah bukan hal baru.

Terlebih, Budiasa menjelaskan, infrastruktur digital pemerintahan yang dimiliki saat ini memungkinkan pelaksanaan WFH tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kinerja dan akuntabilitas ASN.

“Dari sisi sistem kerja, Pemprov Bali juga sudah siap karena secara infrastruktur digital pemerintahan telah dipersiapkan dan memiliki pengalaman saat masa pandemi. Hal ini membuat kami telah bertransformasi menuju birokrasi digital sehingga ketika WFH diterapkan, tetap dapat berjalan efektif,” tukasnya.

Untuk memastikan kinerja ASN tetap terjaga selama WFH, pengawasan dilakukan melalui optimalisasi aplikasi SIKEPO atau sistem informasi kinerja pegawai online. 

Setiap ASN diwajibkan melaporkan rencana dan realisasi kerja harian yang kemudian dimonitor langsung oleh atasan.

“Pengawasan kinerja ASN selama WFH dilakukan melalui optimalisasi aplikasi SIKEPO, di mana setiap ASN wajib melaporkan rencana dan realisasi kerja secara harian. Atasan langsung melakukan monitoring dan verifikasi berbasis capaian kinerja dengan bukti dukung yang dilampirkan oleh pegawai,” kata dia.

Dengan pendekatan tersebut, Budiasa optimistis kebijakan WFH dapat berjalan seimbang, yakni tetap menjaga produktivitas ASN sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, cepat, dan profesional. (sar)

Kumpulan Artikel Bali