BEM Unud Kerahkan 200 Massa Aksi Tuntutan Dialog Terbuka Bali Darurat Sampah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) akan adakan seruan aksi dan tuntutan dialog terbuka Bali Darurat Sampah pada Rabu 22 April 2026 di Lapangan Timur Renon atau Kantor DPRD Provinsi Bali. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud), I Gusti Ngurah Oka Paramahamsa mengungkapkan ia akan menyiapkan sebanyak 200 masa aksi pada seruan aksi dan tuntutan dialog terbuka tersebut. 

"BEM Unud siapkan 200 masa aksi, sebetulnya ini adalah inisiasi BEM Unud bersama dengan 13 Fakultas dan juga kita satu di universitas. Awal mulanya kita melihat sekarang ya kondisi di Bali saat ini ada kesalahan diagnosa dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota," jelasnya pada, Sabtu 18 April 2026. 

Baca juga: 7 Pejabat Pemkot Denpasar Akan Pensiun di Tahun 2026

Lebih lanjutnya ia mengatakan, dalam melihat permasalahan sampah ini sebetulnya dari Tahun 2008 praktik open dumping di TPA manapun sudah menjadi tindakan ilegal. Namun dari pelaksanaan atau implementasinya ternyata praktik ini masih dilakukan di Bali secara masif. Kemudian, kondisi wisatawan yang semakin membludak ini juga memperparah dan memperkeruh kondisi pengelolaan sampah di Bali.

"Kalau kita mengambil studi kasus dari negara-negara ataupun wilayah terdekat sebetulnya di Banyumas juga, di Pulau Jawa  kemudian kita kan pengelolaan sampahnya sudah mandiri gitu. Dan pengelolaan sampah ini sebetulnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tapi menjadi tanggung jawab kita bersama," imbuhnya. 

Baca juga: BEM Universitas Udayana Akan Ajukan 5 Tuntutan Aksi Bali Darurat Sampah 

Ia menegaskan, sebetulnya mindset yang harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat Bali yang juga sama-sama melalui Tri Hita Karana membuang sampah atau mengeluarkan sampah itu adalah opsi terakhir. Kenyataanya saat ini masih belum banyak masyarakat yang bisa secara mandiri mengelola dan mengolah sampah, baik itu organik ataupun anorganik karena faktor lahan, faktor kemampuan, pengetahuan juga. 

"Dan kita sebagai mahasiswa merasa bertanggung jawab juga atas hal itu untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi juga nantinya," katanya. 

Kemudian dari pihak pemerintah juga saat ini selama praktik TPA Suwung itu masih berjalan beberapa tahun belakangan, belum ada untuk memaksimalkan potensi dan juga pengelolaan di masing-masing desa. Sebetulnya sampah ini kata, Gusti Oka jika memang dari pemerintah sangat menggaungkan terkait pengelolaan sampah berbasis sumber, agar dipersiapkan dari umumnya terlebih dulu, tidak bisa terlalu terfokus daripada kemampuan masyarakat dalam mengelola. Karena masyarakat kita itu masih sangat minim terkait edukasi soal pengelolaan sampah, dan banyak lembaga pun yang memang NGO atau LSM juga aktif turun dan bergerak.

Namun ini masih dalam skala masif secara keseluruhan. Sehingga praktik untuk membuang, membayar sekian ribu kepada pihak desa kemudian hanya membuang dan masalah sampah beres itu sudah menjadi ketergantungan masyarakat kita. Dan itu juga dilanggengkan dengan kondisi pemerintah yang belum terlalu mengatensi terkait tentang permasalahan ini dari skup kecil desa. 

"Harusnya bisa juga menyediakan dan juga bekerja sama dengan tenor LSM yang memang aktif di bidang pengelolaan sampah untuk bisa menjamin pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat desa ini dilakukan secara hati-hati dan juga secara masif pelaksanaannya. Tidak hanya di beberapa desa di kota ataupun di Kabupaten Bandung, tetapi betul-betul seluruh Bali bisa mengimplementasikan," tandasnya.