Somvir Minta Tim BTID Meditasi Sebelum Serahkan Data Valid Terkait Lahan Tukar Guling Tahura 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Dialog antara Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dan Pihak PT Bali Turtle Island Development (BTID) berlangsung alot pada, Kamis 23 April 2026. 

Wakil Sekretaris Tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali Dr. Somvir, mengatakan saat ia dan Tim Pansus datang ke Karangasem mengecek lahan pengganti, pihak BTID dinilai tak membawa data yang lengkap. 

"Apapun persoalan kalau ada, kemarin juga sudah kita bahas, harus selesai dengan cara damai. Seperti tadi kita lihat, saling tuduh jadi ini. Kita bicara kenyataan waktu kami juga hadir di Karangasem. Pihak manajemen BTD sebenarnya tidak bawa data yang lengkap," jelas, Dr. Somvir. 

Baca juga: Pansus TRAP DPRD Bali Ungkap Lahan Pengganti di Jembrana, Status dan Dokumen Dinyatakan Sah

Somvir pun meminta agar BTID lebih menyiapkan data lengkap terkait sertifikat lahan pengganti. 

​"Karena ini Bali. Kalau besok-besok investor besar-besar datang modal bawa besar, kemudian Bapak ada masalah yang kecil-kecil, kan bukan nama BTID jelek tapi nama Bali. International community itu tahu Bali, bukan BTID. Sehingga tolong disiapkan dan juga apapun ada tukar tanah dan lain-lain itu," pintanya. 

Dan pada saat di Karangasem, BTN juga tak mengetahui lahan tukar guling BTID secara percis berada dimana. 

​"Bapak malam ini merenungkan, meditasi dulu, yoga dulu, kemudian cari data yang benar. Daripada ini bukan pengadilan, di sini anggota dewan dipilih oleh masyarakat Karangasem juga ini. Kemarin kami dengar Karangasem rugi besar itu. Di sini untung besar-besar, di sana dicari tanah yang gunung-gunung yang sampai ketela pun tidak bisa tanam di sana itu. Kan tidak adil itu," bebernya. 

Baca juga: Pansus TRAP DPRD Bali Rekomendasikan Penutupan PT BTID di KEK Kura-kura Serangan

​Demikian juga negara, maka mohon dengan hormat semua tim BTID agar berbicara fakta yang benar.

"Tadi ketua kami sudah minta mana ada sertifikatnya? Sertifikat tidak ada, malah lempar ke kementerian. Menteri yang sudah tanda tangan, sudah ke mana kita belum tahu. Yang sertifikat kita bisa tahu mana ada."

"Maka tolong RDP berikutnya bawa sertifikat yang asli, sehingga kita bisa cross-check. Daripada ribut di sini dan kami sangat dukung untuk sementara biar adil," bebernya. 

Jika pihak BTID mampu menunjukan sertifikat maka Pol PP Line akan dibuka dikawasan BTID. Ia pun meminta agar pihak yang dihadirkan oleh BTID saat Pansus datang merupakan pihak yang lebih berkompeten. 

Baca juga: Banyak Tantangan, Koster Puji Integritas Pansus TRAP DPRD Bali

"Kami ingin di sini triliun lebih dolar kalau bisa investasi biar masyarakat sejahtera. Kalau bapak ini sembunyikan kesalahan-kesalahan itu kan tidak benar. Berarti bapak akan dipermasalahkan oleh investor besar."

"Maka kami ingin clean, green, dan clear. Jangan hilangkan mangrove itu. Mangrove harus kembali ke mangrove. Kalau bapak di sini mangrove hijau indah, Karangasem juga kasih yang tempat yang indah sehingga adil di sana," pungkasnya. (*)

Berita lainnya di Pansus TRAP