Bali, Politik, dan Timbulan Sampah

Pemerintah Provinsi Bali sendiri, dalam data resmi yang disampaikan kepada publik pada 2024, mengakui bahwa 61,41 persen sampah yang “terkelola” masih berakhir diangkut ke TPA — tanpa diolah, tanpa dikurangi dari sumbernya.

Krisis ini sudah diketahui, sudah didata, dan tetap dibiarkan tumbuh selama bertahun-tahun.

Untuk memahami mengapa krisis ini tak kunjung tuntas, kita perlu melampaui pendekatan teknis dan masuk ke dalam kerangka political ecology — sebuah disiplin akademik yang menegaskan bahwa perubahan lingkungan tidak pernah bersifat netral. 

Bryant dan Bailey, dua nama penting dalam literatur ekologi politik, menjelaskan bahwa setiap isu lingkungan hidup selalu melibatkan aktor-aktor dengan kepentingan yang saling berbenturan, dan siapa yang menang dalam perebutan narasi itulah yang menentukan arah kebijakan.

Dalam kerangka Urban Political Ecology (UPE), sebagaimana dikembangkan oleh Heynen et al. (2006) dan kemudian diterapkan dalam konteks Indonesia, tata kelola sampah perkotaan tidak bisa dipahami terlepas dari relasi kuasa yang membentuknya. 

Sampah adalah produk dari sistem sosial-ekonomi-politik tertentu, dan penanganannya — atau pembiaran terhadapnya — juga merupakan produk dari sistem yang sama.

Dalam konflik tata kelola sampah di Indonesia, riset terbaru dari jurnal ilmiah E3S Web of Conferences (2025) mengidentifikasi tiga kelompok aktor yang selalu hadir: dominant actors yang memegang kendali narasi dan regulasi, resistance actors yang menyuarakan perlawanan, dan pragmatic actors yang bermain di antara keduanya. 

Yang menarik, dominant actors kerap menggunakan strategi pelabelan, menyebut pihak lain sebagai sumber masalah, untuk mengalihkan perhatian publik dari konflik struktural yang sesungguhnya.

Di Bali, peta aktor ini sangat jelas: pemerintah pusat dengan legitimasi nasionalnya, pemerintah daerah dengan kekuatan elektoralnya, pelaku industri pariwisata dengan kepentingan ekonominya, dan ribuan pekerja sektor informal persampahan yang nasibnya bergantung pada keputusan di atas mereka. 

Forum Swakelola Sampah Bali mencatat bahwa hampir 2.800 tenaga kerja secara langsung terdampak oleh kebijakan penutupan TPA Suwung, belum termasuk ribuan pemulung yang mengais di lokasi yang sama.

Bali adalah wilayah dengan lanskap politik yang sangat khas. 

Pilkada 2024 menghasilkan kemenangan telak bagi pasangan incumbent dengan perolehan lebih dari 1,4 juta suara, mengungguli kandidat yang terang-terangan mendapat dukungan lingkaran presiden dengan selisih lebih dari 500 ribu suara. 

Kemenangan itu adalah cerminan dari dominasi politik yang sudah mengakar dalam dan terkonsolidasi dengan sangat rapi di seluruh kabupaten/kota se-Bali  dan bukan keberuntungan sesaat.

Kekuatan elektoral yang sekokoh ini memiliki dua wajah. 

Di satu sisi, ia memberi stabilitas pemerintahan dan kemampuan untuk merencanakan jangka panjang tanpa terlalu bergantung pada koalisi yang rapuh.