Gubernur Bali Sebut Akan Potong TPP ASN Bali yang Berkinerja Buruk

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Pemerintah Provinsi Bali bersiap mengambil langkah tegas dalam mengawasi jalannya roda birokrasi.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengumumkan rencana pengetatan evaluasi terhadap performa aparatur sipil negara (ASN) di instansi pemerintahan. 

Langkah ini mencakup sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi organisasi perangkat daerah (OPD) yang gagal memenuhi target program yang telah ditentukan.

Baca juga: Jamin Keamanan Idul Adha 1447 H, Pemprov Bali Perketat Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Koster setelah Pemprov Bali kembali sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pengumuman capaian tersebut berlangsung dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Bali pada Senin 8 Juni 2026.

Bagi Koster, keberhasilan menjaga status WTP selama 13 tahun berturut-turut bukanlah alasan bagi jajarannya untuk bersantai.

Baca juga: Kronologi Begal Brutal di Renon Denpasar Bali, Korban Dikeroyok dan Motor Dibawa Kabur

Ia menuntut adanya peningkatan dalam tata kelola keuangan daerah, dengan fokus utama pada kualitas kerja dan kebermanfaatannya bagi warga. 

"WTP-nya bukan lagi sekadar WTP, tapi harus WTP yang berkualitas," tegasnya.

Lebih lanjut, Koster mengutarakan bahwa konsistensi Pemprov Bali dalam mengelola keuangan dengan sehat merupakan buah kerja keras elemen birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, bersama seluruh pimpinan perangkat daerah. 

"Saya sebagai gubernur hanya memberikan arahan dan memantau. Tapi kerja hariannya di dalam tata laksana dipimpin oleh Bapak Sekda beserta para kepala perangkat daerah,” ujar Koster.

Secara khusus, Gubernur mengapresiasi kapabilitas Sekda Bali dalam mengomandoi jajaran birokrasi.

Ia menilai keberhasilan kepemimpinan seorang kepala daerah sangat bergantung pada profesionalisme dan kepatuhan para aparatur terhadap regulasi yang berlaku.

“Saya punya sekda yang kerjanya sangat bagus, orangnya rapi, tertib administratif dan selalu patuh pada aturan. Jadi enggak ada artinya seorang gubernur kalau sekdanya lemah, tidak mampu memimpin perangkat daerahnya,” katanya.

Kelancaran roda pemerintahan berkat kinerja solid timnya membuat Koster merasa terbantu dalam memimpin Pulau Dewata.

Tak hanya Sekda, apresiasi juga dialamatkan kepada pihak Inspektorat Daerah yang konsisten mengawal jalannya tata kelola pemerintahan agar tetap bersih.