Suwarmawan: 2025 Sudah 3 Kali, Website Pemkab Buleleng Jadi Sasaran Peretasan Promosi Judol!

TRIBUN-BALI.COM - Website resmi Pemerintah Kabupaten kerap menjadi sasaran peretas. Para peretas berusaha mengubah tampilan website menjadi situs judi online (judol). 

Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosanti) Buleleng, Ketut Suwarmawan.

Dikatakan dia, upaya peretasan pada website resmi Pemkab Buleleng terjadi setiap tahun. Pada tahun 2025 misalnya, tercatat sudah tiga kali upaya percobaan peretasan website Pemkab Buleleng. 

"Modus mereka sama, yakni berupaya mengganti slider pada halaman utama menjadi promosi judi online. Walaupun target mereka hanya slider tanpa mengubah isi, ini sangat mengganggu dan merusak situs resmi kami," tegasnya, Senin (15/9). 

Baca juga: SEMPAT Tembus 350 Orang Sehari, Jumlah Pemohon SKCK di Buleleng Membludak, Layanan Hingga Malam

Baca juga: BPBD Catat Kerugian Capai Rp44 M Lebih, Sektor Infrastruktur dan Ekonomi Paling Banyak

Selain website resmi Pemkab Buleleng, peretas juga menyasar website milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tak jarang website mereka jebol, sebab banyak OPD tidak memiliki tenaga IT.

"Beberapa OPD memanfaatkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun website. Sayangnya website tersebut tidak dirawat secara optimal," imbuh Suwarman.

Dikatakan pula, salah satu faktor website mudah dibobol karena belum diasesmen lembaga resmi seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Padahal asesmen itu wajib untuk memastikan keamanannya.

Sebagai antisipasi upaya peretasan, pihak Kominfosanti Buleleng memperketat aturan bagi OPD yang ingin membuat website ataupun aplikasi baru. Salah satunya wajib memenuhi standar keamanan dan melalui asesmen terlebih dahulu. 

Tak hanya itu, Kominfosanti juga melakukan pemantauan secara rutin, baik secara manual maupun terintegrasi melalui sistem Singa Pinter. Kata Suwarmawan, sistem Singa Pinter ini sudah menghubungkan seluruh jejaring digital Pemkab Buleleng. Sehingga bisa diawasi secara real time dari command center. 

"Kalau ada anomali, langsung bisa kami cek. Bahkan kalau terindikasi berbahaya, segera kami blokir dan laporkan ke BSSN. Karena kalau dibiarkan bisa membahayakan sistem pelayanan pemerintahan," ujarnya. 

Disinggung upaya pelacakan dan mengungkap identitas peretas, Suwarmawan mengakui hal ini cukup sulit. Sebab para peretas biasanya menyamarkan lokasi hingga identitas. 

"Kalau nomor telepon masih bisa dilacak, tapi untuk hacker beda. Identitasnya bisa palsu, lokasinya berpindah-pindah, bahkan KTP atau data lain bisa dipinjam.

Walau demikian kami terus berupaya memperketat pengawasan, agar masyarakat aman dan nyaman saat mengakses layanan digital pemerintah," tegasnya. (mer)