ADA Belatung di Sayur? Siswa di Denpasar Ungkap Menu MBG, SPPG Polda Bali Belum Pernah Dapat Keluhan

TRIBUN-BALI.COM – Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi di beberapa sekolah di luar Bali. Kasus keracunan ini ditengarai terjadi karena makanan yang disajikan tak higienis dan dapur tak jalankan SOP. Bahkan, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat korban keracunan MBG tembus menjadi 10.482 siswa.

Program MBG di Bali sudah dilaksanakan sejak dimulai secara nasional pada 6 Januari 2025. Setelah dimulai secara nasional, pelaksanaan program MBG dilakukan di Provinsi Bali secara bertahap di Kabupaten/Kota. 

Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar saat ditemui Tribun Bali mengungkapkan bagaimana sehari-hari ia dan teman-temannya mengonsumsi menu MBG. Siswa kelas 4 SD tersebut mengatakan mendapatkan MBG mulai Senin hingga Jumat dengan menu lauk pauk, sayur dan buah-buahan. 

“Paling sering dapat ayam goreng tepung, buahnya kadang pisang, anggur, melon, pepaya, klengkeng, semangka. Buahnya paling sering semangka, lumayan ukurannya 5 cm. Paling suka kalau buahnya klengkeng,” ungkap siswa itu, pada Selasa (7/10). 

Baca juga: JANGAN Sekadar Cari Keuntungan, Bupati Klungkung Made Satria Ancam Blacklist Pemborong Bermasalah

Baca juga: BONGKAR Vila Mewah di Canggu Diminta Dewan Badung, Langgar Sempadan Sungai & Caplok Tanah Pemerintah

Selain ayam goreng, juga tersedia menu ikan dori goreng tepung. Tak hanya nasi putih, terkadang dalam menu MBG juga terdapat nasi kuning. Sayurnya juga beragam mulai dari kangkung, salad dan sop. Ia mengaku pernah mendapatkan burger sekali di menu MBG. Dan sehari sebelum pembelajaran daring, siswa-siswi juga dibagikan makanan kering seperti susu sapi dalam kemasan, cracker dan buah jeruk. Nantinya makanan kering ini akan dikonsumsi selama siswa belajar daring di rumah. 

Disinggung mengenai kasus keracunan MBG yang marak terjadi diluar Bali, ia menceritakan belum ada kasus serupa di sekolahnya. Namun, pernah ditemukan ulat di sayur pada salah satu menu MBG temannya. 
“Di sekolah belum pernah, tapi pernah di sayurnya teman ada belatungnya. Terus bilang ke bu guru dan diganti dengan yang baru. Kadang ada teman tidak mau MBG karena sudah makan bekal dari rumah,” kata dia. 

Para guru atau tenaga pengajar siswa tersebut juga tidak pernah membahas kasus keracunan MBG yang terjadi di luar Bali. “Lebih enak bekalnya bubu (ibu), kalau tidak makan (MBG) ya dikembalikan. MBG yang tidak dimakan kalau masih utuh biasanya dikasih ke Ibu atau Pak guru. Kalau MBG enak tak makan kalau tidak tak biarin saja,” kata dia.

Sementara itu, Polda Bali mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polda Bali di dua lokasi, yakni di Jalan Plawa Nomor 20 Denpasar dan SPPG Polres Jembrana di Jalan Ngurah Rai Nomor 159 C Jembrana yang telah beroperasi melayani sekolah di wilayah tersebut. Program pemberian MBG dikerjakan personel dapur yang berjumlah 50 orang terdiri dari 3 pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) dan 47 relawan.

Adapun menu makanan yang disajikan merupakan makanan dengan gizi seimbang umumnya seperti nasi putih, daging steak ayam, edamame, sayur tumis buncis jagung dan buah Semangka. 

Untuk sasaran pendistribusian personel berangkat pagi pukul 08.00 hingga 11.00 WITA. Untuk di Denpasar meliputi TK Kemala Bhayangkari Denpasar 74 porsi, TK/RA Darul Huda Denpasar 104 porsi, SDN 14 Dangin Puri Denpasar 205 porsi.

SDN 2 Sumerta Denpasar 170 porsi, SDN 29 Dangin Puri Denpasar 374 porsi, SDN 17 Dangin Puri Denpasar 176 porsi, SMPN 3 Denpasar 1.049 porsi, SMAN 7 Denpasar 1.369 porsi dan Posyandu Aspol Kreneng Denpasar 120 porsi dengan total 3.641 porsi. Sementara itu untuk SPPG di Jembrana juga menyasar 8 sekolah dan 1 posyandu penerima manfaat.

Untuk target penerima manfaat di Jembrana berbeda dengan di Denpasar namun angkanya tidak begitu signifikan. Jika di Denpasar ada sebanyak 3.641 siswa, di Jembrana sebanyak 3.404 siswa. 

Untuk distribusi yakni di TK Kemala Bhyangkari 8 Negara berjumlah 114 porsi, RA As-Shiddiqiyyah 51 porsi, TK Santhi Kumara 32 porsi, SDN 3 Pendem 132 porsi, SMP N 3 Negara 1025 porsi. Selanjutnya, MTSN 4 Jembrana sebanyak 646 porsi, MAN 1 Jembrana 1.069 porsi, SMK TP 45 Negara sebanyak 335 porsi serta Posyandu Dauhwaru untuk saat ini nihil.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Bali, Kombes Pol Ariasandy, program MBG ini telah dilaksanakan dengan baik, bahkan sebelum SPPG beroperasi dalam rekruten relawan sudah menyesuaikan dengan kreteria atau ketentuan yang ditentukan BGN. 

“Seperti unit produksi tukang masak ada memiliki sertikat chef, ahli gizi, termasuk akuntan, dan telah melakukan magang atau pelatihan di SPPG yang beroperasi lebih dahulu di Kabupaten Jembrana yang dikelola oleh Yayasan Boga Bahagia,” ungkap Kombes Pol Sandy kepada Tribun Bali, pada Senin (6/10).

Polda Bali memastikan pengelola SPPG telah memiliki pengalaman melayani secara massal dan telah melakukan pelatihan serta studi untuk memastikan keamanan pangan. Sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah, porsi makanan telah dilaksanakan Food Safety oleh Biddokkes Polda Bali.

“Pemeriksaan makanan yang dilakukan oleh Bid Dokes Polda Bali bertujuan untuk memastikan kebersihan, keamanan, dan kualitas makanan yang akan dikonsumsi oleh anak-anak sekolah,” ujar Kombes Sandy.

“Demikan juga untuk SPPG di Jalan Plawa sudah dilaksanakan pelatihan terlebih dahulu, sejak operasional kedua SPPG tersebut sudah melaksanakan safety food dari Biddokkes dan studi serta telah melakukam sortir dan pengecekan kepada supplier atau pemasok ke masing-masing SPPG,” jabarnya. 

Kombes Sandy menegaskan, selama memberikan MBG ke sekolah baik SPPG Jembrana dan SPPG di Jalan Plawa belum ada keluhan MBG Polda Bali basi sampai di tangan siswa, pengawasan ketat dilakukan dalam proses penyaluran makanan bergizi. “Belum ada keluhan,” tuturnya.

Dengan memenuhi standar tersebbut dipastikan menu yang disajikan dalam program MBG aman dan higienis untuk dikonsumsi ribuan siswa di Denpasar. Petugas menggunakan reagen khusus untuk mendeteksi bahan kimia berbahaya dan melakukan pemeriksaan organoleptik seperti dengan teknik mengamati, mencium, dan mencicipi sebelum makanan didistribusikan ke siswa. 

Pengawasan secara berkelanjutan dilakukan langsung Kabidpropam Polda Bali, Kombes Pol I Ketut Agus Kusmayadi di SPPG yang dikelola Polda Bali tersebut. Hal tersebut guna memastikan program pemenuhan gizi berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai standar sehingga tujuan MBG mendukung generasi muda yang sehat dan berdaya saing dengan gizi yang cukup mulai dari usia anak-anak dapat terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar pun melakukan langkah antisipasi. Meski pelaksana MBG adalah Badan Gizi Nasional (BGN), Disdikpora tetap melakukan langkah antisipasi. Hal ini mengingat sekolah dari tingkat TK/PAUD hingga SMP di bawah kewenangan Disdikpora Denpasar. 

Pelaksanaan MBG di Kota Denpasar sudah menyasar 22 SD dan 8 SMP. Pelaksanaan MBG di Denpasar dimulai pada 17 Maret 2025. Kepala Disdikpora Denpasar, AA Gde Wiratama mengatakan sampai saat ini belum ada kasus siswa keracunan MBG di Denpasar. “Sampai saat ini, di Denpasar tidak ditemukan kasus. Kami berharap tidak ada,” kata Wiratama, Selasa (7/10).

Pihaknya pun meminta pihak sekolah mengamati dan memeriksa makanan yang akan diberikan kepada siswa. Apabila ditemukan kecurigaan, pihaknya akan melapor ke pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Antisipasinya, begitu menerima makanan diamati dari luar secara manual, kalau ada kecurigaan lapor kepada SPPG-nya,” paparnya. (sup/sar/ian)

Pemprov Bentuk Satgas Percepatan MBG

DENPASAR, TRIBUN BALI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membentuk Satuan Tugas (satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG tanggal 12 Agustus lalu. Satgas ini berfungsi untuk pengawasan program MBG dengan Penanggung jawabnya Sekretaris Daerah Bali adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan dikomandoi ketua Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. 

Salah satu tugas Satgas adalah melaksanakan monev. Monev dipimpin langsung oleh Ketua Satgas untuk  melaksanakan monev ke beberapa SPPG dan langsung ke sekolah penerima. Tim satgas terdiri dari Sekretaris kepala Dinas Kesehatan dengan anggota inspektur, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan, Kepala Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Kominfos, Kepala Dinas PMD Dukcapil, Kepala Dinas Sosial P3A, Kepala Dinas KLH l, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala BPKAD, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala BPOM Denpasar dan Kepala Kamar Dagang dan Industri Bali. 

Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Putu Astri Dewi Miranti menjelaskan temuan yang  menjadi catatan untuk ditindaklanjuti seperti pembuangan limbah cair, pest control yang harus dibenahi. 

“Keluhan dari anak-anak sekolah sudah langsung kami koordinasikan dengan SPPI selaku pimpinan SPPG. Keluhannya seperti kurang banyak, terkadang kontainer makanan tidak bersih atau makanan yang berbau,” kata dia. 

“Kondisi di atas berikan waktu ke SPPG untuk menindaklanjuti dan Satgas follow up tujuh hari setelah monev baik secara langsung maupun secara online,” jelasnya. 

Dalam makanan MBG ada syarat gizi dipenuhi sesuai peraturan Kementerian Kesehatan yang disajikan seperti karbohidrat, serat dan protein. Pengawasan dari satgas di seputaran sekolah di Denpasar. 

Untuk monev, tim satgas akan mengecek ke dapur dan ke sekolah-sekolah. Sesekali ditemukan bau dan menu tidak disukai anak-anak. “Syukurnya di Provinsi Bali tidak ada kejadian luar biasa atau keracunan,” imbuhnya. 

Kemudian, ada tim di sekolah juga diberi tanggung jawab menerima, mengecek, dan membagikan makanan setiap harinya. Setelah itu mengawasi kembalinya kontainer dan mengakomodir keluhan anak-anak yang langsung koordinasi dengan SPPG. “Guru penanggung jawab sampaikan ke SPPG sehingga tidak terulang lagi,” bebernya. 

Respons anak-anak menerima MBG beragam. Ada yang suka cita dan ada yang menerima dengan catatan. Masukan dari anak-anak meminta higienitas yang jadi prioritas dan makanan tidak berbau. Ada juga yang meminta porsi lebih banyak.

Belum semua sekolah menerima MBG karena saat ini masih bertahap. Adanya proses penjajakan kerja sama antara sekolah dan SPPG. Seperti di Denpasar, jumlah SPPG di  Denpasar  baru delapan sedangkan kuota  satu SPPG hanya bisa melayani 4000 anak.  Kabupaten lainnya juga kondisi demikian.

“Tidak ada penolakan proses PKS sekolah dan SPPG dan kemampuan SPPG belum sampai semua sekolah,” bebernya. Sementara itu anggaran MBG sepenuhnya dari pemerintah pusat. Pendanaan dari BGN langsung diberikan SPPG tidak ada mampir ke ke pemerintah daerah. “Sepenuhnya semua di BGN,” tutupnya. (sar)