Dampak Efisiensi Besar-besaran, Pemkot Denpasar Kehilangan Rp244 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan melakukan pemangkasan pada dana transfer ke daerah (TKD).

Pemangkasan ini sempat membuat 18 Gubernur menggeruduk Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Terkait pemangkasan dana TKD ini, juga berdampak pada Denpasar.

Di mana Pemkot harus melakukan efisiensi besar-besaran.

Baca juga: Disdikpora Buleleng Sebut Alokasi DAK Perbaikan Sarpras Sekolah Turun Akibat Efisiensi Anggaran

Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara yang dihubungi Kamis, 9 Oktober 2025.

Pemotongan TKD untuk Kota Denpasar pada tahun 2026 sebesar Rp244 miliar.

Ia mengatakan, pihaknya pun sedang melakukan efisiensi untuk rancangan anggaran tahun 2026.

"Yang jelas, kita sedang melakukan efisiensi," ungkapnya.

Baca juga: LESU Industri Logistik, Asosiasi Soroti Daya Beli Lemah & Efisiensi Belanja, Harapan ke Pemerintah 

Saat ini, pihaknya mengaku masih melakukan koordinasi dengan tim anggaran dan DPRD Kota Denpasar.

Dan menurut jadwal, sidang paripurna untuk penetapan APBD 2026 dilakukan pada 17 Oktober mendatang.

Ia pun menyebut, dengan adanya pengurangan akan memengaruhi postur APBD dan berdampak berbagai sektor. 

Terutama anggaran infrastruktur karena harus menyesuaikan.

Baca juga: KEBENTUR Efisiensi, Program 1 Keluarga 1 Sarjana Belum Masuk APBD Perubahan 2025, Ini Kata DPRD Bali

Meski begitu dipastikan anggaran infrastruktur tetap 40 persen dari jumlah APBD.

"Anggap dulu Rp 4 triliun dan kalau dipotong jadi Rp 3,75 triliun menghitung ulang berapa infrastruktur dan berapa ke pendidikan. Juga kesehatan harus disesuaikan," jelasnya. 

Sementara itu, pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2026 kini tengah bergulir.