Disdukcapil Denpasar Raih Predikat Sangat Baik, Perekaman e-KTP dan KIA Lampaui Target Nasional,

Dari target nasional 30 persen, realisasi IKD di Denpasar baru mencapai 18,64 persen atau sebanyak 29.137 pengguna.

Menurut Dewa Juli, kondisi tersebut juga terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia.

"Secara nasional memang belum ada daerah yang mampu memenuhi target IKD," katanya.

Dirinya menambahkan, IKD masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait adaptasi masyarakat terhadap penggunaan sistem identitas digital. 

Selain IKD, kerja sama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD maupun badan hukum juga belum memenuhi target nasional. 

Dari target 15 kerja sama, Denpasar baru merealisasikan sembilan kerja sama.

Menurut Juli Artabrata, hal itu disebabkan adanya syarat baru berupa kewajiban sertifikasi ISO bagi lembaga yang ingin menjalin kerja sama pemanfaatan data kependudukan. 

"Untuk memperoleh sertifikat ISO membutuhkan anggaran sekitar Rp 200 juta sampai Rp 250 juta karena menggunakan pihak ketiga," jelasnya.

Ia menambahkan, penilaian kinerja adminduk dilakukan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri melalui evaluasi administrasi hingga kunjungan lapangan.

Tim penilai juga melakukan wawancara langsung terkait pelayanan jemput bola, jumlah mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), lokasi pelayanan perekaman, keberadaan petugas di desa dan kelurahan, hingga kesiapan sarana prasarana pelayanan publik. (*)