Dana Pendukung Pelayanan Dasar Masyarakat Dipangkas Pusat, TKD Jembrana 2026 Turun Rp100 Miliar

Dengan dinolkannya anggaran tersebut, kata dia, pihaknya harus memutar otak menggali potensi realistis guna menambal anggaran yang dipangkas tersebut. Sebab, kondisi sangat berdampak kepada keuangan daerah khususnya di Jembrana.

"Kami di TAPD, akan melakukan penyesuaian postur Rancangan APBD tahun 2026 baik dari sisi pendapatan dan belanja daerah. Karena sebelumnya proyeksi TKD naik 2 persen, menjadi turun 12,5 persen," ungkapnya.

Pihaknya juga menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan daerah dan berusaha merealisasikan visi misi Pemkab Jembrana di tengah keterbatasan keuangan daerah saat ini.

"Kita mengintensifkan pemungutan PAD terutama retribusi daerah. Kita berkomitmen tidak meningkatkan pajak karena situasi seperti ini, kita lebih mengoptimalkan hal lain serta digitalisasi pendapatan guna meminimalisir kebocoran-kebocoran," tandasnya.

---Berharap Kebijakan Bagi Hasil Pajak Transfer Antar Daerah Naik

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi menyebutkan, pihaknya juga saat ini masih menunggu informasi pendapatan transfer antar daerah berupa dana bagi hasil pajak dari Pemprov Bali serta BKK Provinsi Bali dan BKK Badung. 

"Semoga dari sini ada tambahan. Dengan kondisi ini kita harus realistis menghitung PAD untuk menyesuaikan menjalankan program," ungkapnya. 

"Tentunya kita juga mengoptimalkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah," tandasnya.