TERPAKSA Ngajar Lebih dari 24 Jam, Ratusan Guru Pensiun Tahun Ini, Rekrutmen ASN Belum Ada Kabar

TRIBUN-BALI.COM - Ratusan orang guru berbagai jenjang di Jembrana bakal memasuki masa pensiun di akhir tahun 2025 ini.

Sehingga, Jembrana untuk sementara ini terpaksa menambah jam mengajar dari guru yang sudah ada di sekolah masing-masing. Sementara itu, untuk perekrutan ASN baik itu CPPPK maupun CPNS di tahun 2026 mendatang belum ada kabar dari pemerintah pusat. 

"Total ada 113 orang guru di semua jenjang (TK-SMP) yang pensiun tahun ini," sebut Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu.

Dia menjelaskan, dengan adanya ratusan guru yang pensiun tersebut, jumlah tenaga pendidik di Gumi Makepung semakin berkurang.

Apalagi sebelumnya guru yang direkrut dengan sistem kontrak sekolah terpaksa dihentikan karena kebijakan pemerintah pusat mengingat masa kerja belum dua tahun.

Baca juga: BERAS Dijual di Bawah HET Diburu Warga, Pemkab Gelar Pasar Murah Jelang Galungan dan Kuningan

Baca juga: ADA Obat Cetik Kerikan Gangsa, Pameran Beragam Jenis Rempah, Visualisasi Lontar Museum Soenda Ketjil

"Beberapa waktu lalu juga ada guru yang statusnya kontrak sekolah untuk mengisi kekurangan diputus karena belum dua tahun," ungkapnya. 

Disinggung mengenai solusi sementara, Disdikpora Jembrana mengakui telah memiliki beberapa opsi sebelah langkah antisipasi atau memenuhi kekurangan tersebut. Yang utama adalah memanfaatkan guru yang sudah ada. Jika sebelumnya guru mengajar selama 24 jam, kini bisa lebih dari itu. 

"Memang ada beberapa guru yang mengajar diatas 24 jam itu. Ini untuk mengisi kekurangan guru yang terjadi di Jembrana," ungkapnya. 

Apakah ada rencana mengusulkan formasi ASN seperti PPPK atau PNS kedepannya, Anom Saputra mengakui tentunya karena sudah melakukan penghitungan, upaya pengusulan guna memenuhi kekurangan guru itu bakal dilakukan. 

"Kita sudah menghitung (kekurangan), apakah nanti statusnya PPPK, CPNS kira harus buka formasi. Kita juga sudah membahas perencanaan dengan berbagai pihak terkait untuk mengisi kekurangan tersebut," tandasnya. (mpa)

Belum Ada Pengusulan dari KemenPanRB

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana, Siluh Ktut Natalis Semaradani menyebutkan, hingga saat ini belum ada informasi atau surat resmi dari Kementerian Pan RB terkait pengusulan formasi ASN di daerah. Padahal saat ini Jembrana masih kekurangan pegawai terutama di bidang pendidikan khususnya guru.

Di sisi lain, belanja pegawai pada APBD Jembrana saat ini sudah mencapai 39 persen. Sementara sesuai arahan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk ASN mulai tahun 2027 wajib hanya 30 persen. 

"Dari Menpan RB belum ada surat untuk pengusulan. Di Jembrana masih kekurangan terutama guru, tapi untuk guru sementara masih bisa dioptimalkan (guru yang ada)," tandasnya. (mpa)