BIDIK Pendapatan dari Pelabuhan Padangbai, DPRD Karangasem Minta Eksekutif Cari Sumber Baru PAD

TRIBUN-BALI.COM  – Fraksi DPRD Karangasem memberikan pandangan dan masukan terhadap kebijakan keuangan daerah untuk Tahun Anggaran (TA) 2026.

Fraksi DPRD Karangasem pun kompak menekankan agar Pemkab Karangasem memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari sektor tambang galian C dan pariwisata. 

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Senin (13/10).

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) yang dibacakan I Wayan Pura Arnawa menyoroti masih adanya potensi PAD yang belum tergali maksimal, terutama dari sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pariwisata.

Baca juga: AKLAMASI, Gede Sudarta Pimpin Golkar Gianyar

Baca juga: KONDISI Mangku Ruslan Membaik, Polisi Belum Ungkap Motif Perkelahian Maut di Desa Songan Kintamani

“Pendapatan dari sektor MBLB jangan sampai menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kepariwisataan perlu dioptimalkan karena masih banyak DTW (Daya Tarik Wisata) yang belum memberikan kontribusi signifikan,” ujar Pura Arnawa.

Fraksi PDIP juga meminta pemerintah daerah mencari sumber PAD baru di luar sektor tambang dan pariwisata. Salah satu contohnya, potensi pendapatan dari pelabuhan rakyat Padangbai yang selama ini belum memberikan kontribusi.

Selain itu, PDIP menyoroti tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat dan mempertanyakan strategi konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal.

Sementara itu, pandangan Fraksi Gerindra yang disampaikan I Nengah Karyawan menyoroti pentingnya diversifikasi sumber PAD agar tidak bergantung pada sektor tambang dan pariwisata semata.

“Kami mengapresiasi kenaikan proyeksi PAD, tetapi perlu strategi nyata untuk memperluas sumber pendapatan daerah agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global,” tegasnya.

Fraksi Gerindra juga mendesak pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran bagi pelestarian lingkungan, terutama penanganan sampah berbasis sumber dan konservasi air.

Selain itu, fraksi ini menekankan agar belanja daerah lebih berpihak pada pertanian dan UMKM lokal, dengan memberikan subsidi, pelatihan, dan akses pasar digital bagi pelaku usaha kecil di Karangasem.

Sedangkan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh I Putu Adi Tanaya meminta agar APBD 2026 benar-benar berpihak kepada masyarakat.

Fokus utamanya adalah peningkatan fasilitas kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, serta percepatan pembangunan infrastruktur publik. “Pembangunan harus memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Karangasem,” ucapnya.

Fraksi Golkar melalui I Komang Mustika Jaya mengingatkan agar proyeksi kenaikan pendapatan sebesar 5,93 persen disusun secara realistis dan terukur, dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro serta potensi riil daerah.

Golkar menekankan agar peningkatan target pendapatan tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat, terutama melalui kenaikan pajak atau retribusi yang berlebihan.