BIDIK Pendapatan dari Pelabuhan Padangbai, DPRD Karangasem Minta Eksekutif Cari Sumber Baru PAD

Selain itu, fraksi ini juga menyoroti agar kenaikan belanja operasional diarahkan untuk peningkatan layanan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.

“Belanja pegawai harus dikendalikan agar tidak membebani struktur APBD, dan efisiensi menjadi prinsip utama dalam setiap kegiatan operasional,” tegas Mustika Jaya. 

Sidang paripurna kemarin dipimpin oleh Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, dan dihadiri Wakil Bupati Karangasem, I Wayan Pandu Prapanca Lagosa.

Tiga ranperda yang dibahas meliputi, Ranperda tentang APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Ranperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara Provinsi Bali.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Dr. Putu Suyatna, S.E., M.Si mengatakan devisa yang mampu disumbangkan oleh pariwisata Bali telah menyentuh Rp 100 triliun.

Namun Bali hanya memperoleh 10 persen dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Nilai ini menurutnya sangat kecil untuk bisa menjaga alam dan budaya Bali yang menjadi nilai jual pariwisata. 

Demikian UMK di Bali yang paling tinggi di Badung mencapai Rp 3,5 juta per bulan sangat kecil dibandingkan dengan daerah lainnya yang UMR bisa mencapai Rp 6 juta per bulan.

“Kemudian masyarakat miskin masih banyak di Bali terutama di luar Denpasar, Badung dan Gianyar. Pengangguran juga masih banyak. Banyak pula rumah-rumah masyarakatnya yang belum layak,” jelasnya pada, Senin (13/10). 

Menurutnya ini menjadi kesenjangan. Bali memiliki daya tarik mampu menghasilkan devisa tapi dinikmati bukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakatnya.

Hingga saat ini menjaga budaya dan lingkungan jauh lebih besar merupakan kontribusi bagi masyarakat Bali. Budaya dan tradisi di Bali terjaga hingga saat ini karena peran serta masyarakatnya. 

“Termasuk lingkungannya. Kemarin terkena banjir, mana tanggung jawab pemerintah pusat. Di sisi lain tahu-tahu bangunan hotel atau vila sudah banyak di Bali yang perizinan dari pemerintah pusat,” terangnya. 

Untuk itu dia mendorong keberadaan DPD RI dan DPR RI perwakilan Bali di pusat harus bisa memperjuangkan hal ini. Tidak melihat sisi warna partai semata dan kepentingan masyarakat terabaikan. 

Hal Senada juga diungkapkan Pengamat Pariwisata Prof. Dr. I Putu Anom, B.Sc., M.Par. Kegiatan pariwisata asing di Bali kata dia, juga masuk dalam ekspor jasa.

Dia juga melirik perusahaan negara atau BUMN di Bali seperti Bandara Ngurah Rai termasuk migrasi yang menerima pembayaran visa dengan dananya masuk ke pusat.

Itu seharusnya bisa diberikan ke Bali untuk pembangunan pariwisata. “Kita tidak dapat dari migrasi. Itu cukup besar dananya,” katanya.