Anggota DPRD Klungkung Minta Pemda Kurangi Program Seremonial

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Anggota DPRD Klungkung meminta pemda untuk mengurangi program yang bersifat seremonial pada tahun 2026. 

Anggota dewan menilai, dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Dorongan untuk mengefisienkan penggunaan anggaran daerah mengemuka dalam pembahasan RAPBD Klungkung 2026 belum lama ini.

Baca juga: Peringati Gugurnya Kapten Mudita, Pemkab Bangli Terus Perjuangkan Pengakuan Nasional

Anggota DPRD Klungkung dari Fraksi Nasional Solidaritas, I Ketut Suksma Sucita, menyoroti masih adanya porsi belanja pemerintah yang digunakan untuk kegiatan bersifat seremonial. 

Ia menilai, dalam kondisi ekonomi saat ini, pemerintah daerah seharusnya lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat.

Baca juga: Polsek Kintamani Bali Siaga Penuh, Urai Kemacetan Saat Perayaan Umanis Galungan

Suksma Sucita menegaskan, anggaran publik harus diarahkan pada prioritas yang lebih krusial, terutama pembangunan fisik yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur dasar. 

Menurutnya, kegiatan seremonial yang hanya bersifat hiburan dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan sebaiknya dikurangi.

“Dalam kondisi ekonomi sekarang ini, ada baiknya Pemerintah meminimalisir program seremonial yang hanya meninabobokan masyarakat dengan hiburan-hiburan yang tidak kompeten,” ujarnya.

Menurutnya anggaran-anggaran yang telah diberikan dan berkonteks dengan kegiatan seremonial, lebih baik dialihkan ke lini-lini pembangunan fisik yang lebih krusial.

Pernyataan ini disampaikan di tengah proses pembahasan anggaran 2026 yang sedang dilakukan bersama eksekutif.

 Suksma Sucita berharap usulan tersebut mendapat perhatian serius demi memastikan anggaran daerah efektif dan tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Klungkung I Made Satria memastikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan penyesuaian dalam penyusunan RAPBD 2026. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk kegiatan seremonial memang telah ditekan, sesuai arahan efisiensi dan kebutuhan pembangunan prioritas.

“Dalam RAPBD 2026, belanja-belanja seremonial sudah diminimalisir dan sudah berfokus pada belanja pembangunan fisik yang menjadi prioritas,” ujar Bupati Satria. (mit)