SWAP Berharap DPRD Bentuk Pansus Terkait Kasus Dugaan Pedofilia di Klungkung

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Solidaritas Warga Anti Pedofilia (SWAP) menyambangi DPRD Klungkung, Senin (18/2/2019).

Mereka memenuhi undangan Anggota Komisi II DPRD Klungkung untuk melakukan audiensi terkait kasus pedofilia yang diduga terjadi di Ashram yang terletak di Desa Paksebali, Klungkung.

Setelah audiensi, anggota SWAP Siti Sapurah berharap agar Anggota DPRD Klungkung dapat membentuk Pansus untuk mengatensi dugaan kasus tersebut.

Baca: 7 Kesalahan Data Jokowi dalam Debat Capres Yang Jadi Sorotan Hingga Dibantah Oleh Greenpeace

Baca: Tiga Bahan Pokok Ini Alami Penurunan Harga, Berikut Daftarnya di Empat Pasar Kota Denpasar

Siti Sapurah dan rekan-rekan dari SWAP tiba di Kantor DPRD Klungkung sekitar pukul 09.00 Wita.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Klungkung I Komang Suantara, didampingi Artison Andarawata.

Dalam kesempatan itu, Siti Sapurah menjelaskan dan menyerahkan dokumen yang berisi kronologis dari dugaan kasus tersebut.

Baca: Dua DPO Kasus Curanmor Dibekuk Polsek Gilimanuk

Baca: Link Live Streaming Persela vs Bali United Piala Indonesia, Teco Siapkan Senjata Pamungkas Ini

"Kami berharap DPRD Klungkung dapat membentuk Pansus untuk mengatensi kasus ini. Kami merasa saat ini Polda masih bekerja lamban untuk mengusut kasus ini," ujar Siti Sapurah.

Menurutnya, kepolisian harus serius menindaklanjuti kasus ini, walaupun belum ada laporan dari korban.

Apalagi wanita yang kerap dipanggil Ipung ini, sudah sempat dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kepolisian.

Baca: Pengprov MI Bali Gelar Latihan Bersama Persiapan Menghadapi Porprov Bali 2019 dan Liganas ke-XI

Baca: Mirip Aktor Korea, Ini Potret Davin Kirana, Anak Bos Lion Air yang Jadi Caleg di Usia Muda

"Saya sudah serahkan nama-nama pihak terkait yang dapat dipanggil untuk mencari keberadaan korban. Saya rasa Polda bekerja agak lamban," keluhnya.

Meskipun mengakui sempat bertemu satu orang yang mengaku sebagai korban, namun dirinya saat ini enggan memunculkannya ke publik.

Hal ini untuk menghindari adanya tekanan atau intimidasi terhadap pihak yang diduga sebagai korban.

Baca: Hasil Penelitian Terbaru Kualitas Air yang Kerap Dipakai Tirta di Gianyar, Ini Perlu Diperhatikan

Baca: Ni Nengah Mariani Ngaku Sempat Grogi saat Mengikuti Seleksi Atlet Atletik untuk Pra PON 2019

"Saya sudah berikan anggota dewan tadi kronologisnya, dan dewan mungkin nanti bisa melacak korban dari nama-nama pihak terkait yang tercantum dalam krobologis itu. Di sana sudah ada tanda tangan saya, dan saya siap bertanggung jawab jika itu tidak benar," jelasnya.

Sementara Ketua Komisi II DPRD I Komang Suantara menegaskan, pihaknya akan membicarakan terkait pembentukan Pansus ini di tingkat Badan Musyawarah DPRD Klungkung.

Namun, sebelum Pansus terbentuk, pihaknya akan memelajari dokumen kronologis yang diberikan oleh SWAP, termasuk Pemkab untuk menelusuri kasus ini.

Baca: Mewahnya Pesta Pernikahan Putri Ajik Krisna di Blangsinga, Ada Banyak Artis Hingga Putra Jokowi

Baca: Sasar Turis Eropa, Capri Nusa Siap Bangun Proyek Properti Resort & Hotel di Nusa Penida Bali