Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Digugat, Gubernur Koster Sebut Akan Hadapi

Aah lawan saja, orang kita mau bikin alam ini bagus kok kita digugat-gugat, mudah-mudahan tidak dikabulkan oleh hakimnya

Pergub Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Digugat, Gubernur Koster Sebut Akan Hadapi
Tribun Bali/Wema Satyadinata
Gubernur Bali, Wayan Koster. 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengeluarkan kebijakan pengurangan sampah plastik.

Kebijakan itu dintandai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Platstik Sekali Pakai.

Gubernur Bali Wayan Koster mengaku, dengan dikeluarkannya kebijakan ini ia mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat Bali, forum nasional dan internasional.

Pujian itu dinilai karena selama ini belum ada pemerintah provinsi yang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi sampah plastik.

Namun meski mendapat respons yang positif dari berbagai pihak, nyatanya ada juga pihak yang tidak setuju dengan kebijakan pembatasan timbulan sampah plastik ini.

Baca: MotoGP digelar 2021, Pembangunan Sirkuit Mandalika, Lombok Dimulai September 2019

Baca: IWbA Bali Bentuk Tim Bayangan, Persiapan Hadapi Pra PON 2019

Bahkan Pergub itu kini sedang digugat oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI).

Gubernur Koster pun merespons gugatan tersebut dan mengaku tidak takut menghadapinya.

“Sekarang digugat ini ke Mahkamah Konstitusi. Aah lawan saja, orang kita mau bikin alam ini bagus kok kita digugat-gugat, mudah-mudahan tidak dikabulkan oleh hakimnya,” kata Gubernur Koster saat mengisi kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, Jumat (5/4/2019).

Baca: Pimpin Rapat Evaluasi Pariwisata Bali, Wagub Cok Ace Soroti Masalah Wisata Alam dan Budaya

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Bali, Made Teja membenarkan adanya gugatan tersebut dan saat ini sedang ditangani oleh tim hukum Pemprov Bali.

Teja memperkirakan gugatan dilayangkan karena dianggap merugikan bisnis ADUPI.

"Nggak apa-apa (digugat), silakan saja. Ini kan komitmen kita. Kita di Bali harus mempunyai komitmen bagaimana mengamankan Bali dengan mengurangi sampah plastik yang sekali pakai. Tidak apa-apa, sudah ada tim yang menangani,” kata Teja saat ditemui di Kantor Gubernur Bali, Jumat (29/3/2019).

Baca: Peradah: Pergub Sampah Plastik Berpihak Pada Petani, Pengusaha Jajan Bali dan Wirausaha Muda

Baca: Khawatir Lahan Pertanian Kekeringan, Petani Subak Tolak Pembangunan Perusahaan Air Minum

Ia menyatakan, materi gugatan sebagai akibat dikeluarkannya pergub tentang pembatasan sampah plastik sekali pakai.

Gugatan tersebut dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Digugat lewat MK. Ya, Kita jawab saja. Masih ada waktu kita memberi jawaban. Kita tangani, apa yang menurut mereka menjadi masalah, kita beri penjelasan,” tuturnya. (*)

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved