Sita 5 Box dan 2 Kardus Berkas, Penyelidik Geledah Kantor Desa Dauh Puri Kelod

Tim penyidik masih mengumpulkan bukti-bukti.

"Dari bukti-bukti yang sudah kuat itu, baru kami bisa menetapkan siapa tersangkanya. Entah siapa tersangkanya kami belum tahu. Nanti kalau sudah ada audit entah dari BPKP, BPK, atau badan independen yang kami pakai, baru kami bisa mengatakan siapa yang bertanggungjawab," jelasnya.

Astawa menyebutkan, telah melakukan audensi dengan lembaga audit berwenang.

Namun pihaknya akan lebih dulu menyelesaikan pemeriksaan para saksi serta pemeriksaan dokumen.

"Kalau mau cepat, kami juga bisa memakai jasa audit independen, karena diputusan MK boleh menggunakan audit independen," terangnya.

Dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilakukan, apakah sudah ada bayangan siapa yang bertanggungjawab?

Baca: Melvin Platje Ungkap Kondisi Fisiknya Pasca Cedera, Tak Pernah Absen Latihan Fisik

Baca: Ungkapan Hati Spaso Setelah Ikut Beli Saham Bali United, Ganti Slogan Jadi Bangga Memilikimu

"Sementara masih kabur. Jadi untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab itu, setelah ada gelar perkara. Apa hasil penyidikan ini, kami tuangkan dalam bentuk berita acara. Dirangkum, nanti di-floorkan di forum ekspose. Nanti forumlah yang menentukan siapa yang bertangungjawab," papar Astawa.

Berharap Cepat Terungkap

Pejabat (Pj) Perbekel Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, Luh Sukarmi, menyambut baik penggeledahan tim penyidik Kejari Denpasar.

Ia pun ingin dugaan kasus korupsi ABPDes di Dauh Puri Klod ini bisa cepat terungkap dan masalah ini segera tuntas.

"Terkait penggeledahan ini, kami terima dengan terbuka biar masalah ini segera selesai. Itu harapan saya ke depan Desa Dauh Puri lebih bagus dalam administrasi keuangannya," ucapnya saat ditemui usai kantornya digeledah, kemarin.

Sukarmi menjelaskan penggeledahan oleh tim penyidik Kejari berdasarkan ada laporan dan pemangggilan, pemeriksaan sejumlah pejabat terkait dugaan penyelewengan APBDes Desa Dauh Puri.

"Kami juga sudah pernah dipanggil dan dimintai keterangan terkait dana Silpa di desa ini. Sesuai LHP diduga ada penyimpangan Silpa tahun 2017. Saya sendiri dipanggil baru sekali, dimintai keterangan terkait tupoksi sebagai Pj kepala desa," terangnya.

Dalam penggeledahan kemarin, kata dia, tim penyidik menyita sejumlah berkas terkait laporan pertanggungjawaban dan beberapa berkas permohonan pembayaran.

"Ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Surat Permohonan Pembayaran (SPP)," papar Sukarmi.

Ia berharap kasus ini tak terulang lagi di Desa Dauh Puri Klod.

"Mudah-mudahan ke depan Desa Dauh Puri Klod lebih maju. Biar tidak seperti ini lagi. Harapan saya, nantinya dengan kepala desa yang baru pada pemilihan kepala desa Oktober 2019 nanti semua sudah berjalan dengan baik," harapnya. (*)