Tari Rejang Ratu Segara Jadi Hak Cipta Bupati Tabanan, Bisa Dapat Royalti 10 Hingga 20 Persen

Dosen Kajian Budaya Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Nyoman Lodra menjelaskan terkait cara pendaftaran HKI dan apa saja yang menjadi persyaratannya.

Menurutnya, isu pendaftaran hak cipta mulai populer terdengar sejak terjadinya beberapa kasus pada tahun 2008, di mana ada indikasi beberapa budaya Bali yang diklaim oleh pihak asing. 

Banyak orang asing yang memakai objek kekayaan intelektual Bali dan kemudian diklaim, misalnya Tari Pendet.

“Saat ini belum jelas kabarnya apakah (Tari Pendet, red) masih dimiliki negara lain, atau sudah balik menjadi milik budaya Bali. Itu yang kita tidak tahu,” ujarnya.

Dijelaskan, pendaftaran hak cipta diawali dengan pembuatan deskripsi karya-karya yang akan didaftarkan.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana menulis deskripsi dari karya yang diciptakan.

Banyak pelaku seni yang belum memahami cara penyusunan deskripsi tersebut. Adapun manfaat HKI, kata Lodra, adalah ada nilai ekonomis.

“Kalau ada pengakuan dalam bentuk sertifikat hak cipta nanti akan ada nilai ekonomisnya,” ujarnya.

Seniman tidak mungkin terus menerus dapat berkarya dan mencipta, tetapi mereka tentu pernah menciptakan dan dilindungi karyanya.

Sehingga kalau sudah ada perlindungan hak ciptanya dan dipakai oleh orang lain, yang menciptakan tanpa bekerja pun akan mendapatkan uang.

“Dia akan mendapatkan royalti. Itu sudah diatur dalam Undang-undang, apakah 10 persen atau 20 persen tergantung dari kontraknya,” tuturnya.

Maka dari itu mendapat royalti maka perlu ada perlindungan terhadap karya-karya yang diciptakan.

Di sisi lain, tidak hanya nilai ekonomis saja yang perlu dipikirkan, tetapi juga ada keterlibatan untuk melestarikan budaya Bali.

“Seperti banyak seniman tidak menyadari bahwa dirinya sudah banyak terlibat dalam pelestarian budaya Bali,” imbuhnya.

(*)