Satgas Saber Pungli Bali Terima 70 Aduan, Terbanyak di Kota Denpasar  

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Luar (Saber Pungli) Provinsi Bali menerima 70 aduan hingga pertengahan Oktober 2019 ini.

Satgas Saber Pungli Bali Terima 70 Aduan, Terbanyak di Kota Denpasar   
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) ‘Penguatan UPP Daerah Melalui Sinergitas dengan Satgas Saber Pungli Pusat’ di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (14/10/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR–Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan  Luar (Saber Pungli) Provinsi Bali menerima 70 aduan hingga pertengahan Oktober 2019 ini.

Kepala Inspektorat Provinsi Bali Wayan Sugiada menyampaikan pengaduan terbanyak adalah di bidang pendidikan.

Adapun pengaduan terbanyak berada di Kota Denpasar sejumlah 50 pengaduan.

Sebelumnya jumlah pengaduan yang diterima Satgas Saber Pungli Provinsi Bali tahun 2018 adalah 169 aduan, yang terjadi pada area pendidikan, pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan.

Pengaduan terbanyak ada di Kota Denpasar yang berjumlah 102 aduan, yang mana mayoritas aduan dari sektor pendidikan, termasuk saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Dikatakannya, setiap penyelenggaraan PPDB selalu terjadi permasalahan.

Sugiada mengatakan sistem pengaduan masyarakat di Provinsi Bali menggunakan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR), yang mana sistem tersebut terintegrasi dengan Kantor Staf Presiden (KSP), Ombudsman dan KemenPANRB.

Aerox 155 VVA MAXI Yamaha  Menjadi Motor Matik Dengan Performa Terbaik

Tak Perlu Menunggu Akhir Liga 1 2019, Ketika ini Bali United Telah Diketahui Juara atau Tidak 

Sistem ini baru di-launching pada 24 Agustus 2019 lalu.

“Begitu di-launching, ada 43 pengaduan yang masuk. Di dalamnya juga ada indikasi Saber Pungli,” kata Sugiada dalam FGD ‘Penguatan UPP Daerah Melalui Sinergitas dengan Satgas Saber Pungli Pusat’ di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Bali, Senin (14/10/2019).

Pengaduan tidak hanya diterima pemerintah kabupaten/kota, namun ia mengaku provinsi juga kadang-kadang menerima pengaduan tentunya yang menjadi kewenangan Pemprov.

Halaman
12
Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved