Klaim Lebih dari 100 Persen, Bupati Suwirta Minta Cabut Kepesertaan Ganda Peserta JKN-KIS

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA- Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta melakukan pertemuan kemitraan rekonsiliasi iuran dengan BPJS Cabang Bali Timur.

Pertemuan yang dilaksanaman di ruang rapat bupati ini, guna membahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan program JKN-KIS di wilayah Kabupaten Klungkung.

Suwirta sempat mengomentari perihal klaim dari cakupan pelayanan yang sudah 100% lebih yakni sampai 102, 84%.

Menurutnya hal ini mustahil, karena dirinya masih menemukan banyak orang yang belum mendapatkan kartu dan bahkan terdaftar dalam BPJS.

Bupati Suwirta menengarai, jumlah 102,84% disebabkan karena ada peserta BPJS yang memilik kartu anggota lebih dari satu atau terdaftar sebagai peserta lebih dari sekali.

• Terus Dibicarakan, Siapa Sebenarnya Barbie Kumalasari? Ini Perjalanan Karier Hingga Kontroversinya

• PT SGB Dinilai Bermasalah, OJK Dorong Nasabah Lapor ke BAPPEBTI

"Pasangan suami istri yang masing-masing bekerja disebuah perusahaan, tentu sudah didaftarkan dalam kepesertaan BPJS. Namun salah satu suami/istri pasti akan menanggung seluruh anggota keluarganya, makanya akan ada kepesertaan ganda dan terjadi pembayaran premi ganda pula. Dengan alasan gotong-royong menurut saya hal itu salah, karena peserta hanya menggunakan satu kartu." ujar Suwirta, Selasa (15/10/2019).

Menanggapi kepesertaan ganda ini, pemkab akan segera bersurat ke desa agar warga yang memiliki kartu kepesertaan ganda untuk mengembalikannya.

Suwirta juga akan bersurat kepada seluruh perusahaan swasta maupun BUMD di Klungkung untuk mengikutsertakan pegawainya dalam BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Nanti jika ada perusahaan yang bandel, nanti pemerintah kerja sama dengan kejaksaan untuk memberikan peringatan," jelasnya.

Nyoman Suwirta pun sempat menyinggung perihal wacana kenaikan iuran BPJS.

• Satgas Saber Pungli Bali Terima 70 Aduan, Penyelenggaraan PPDB Terbanyak Diadukan

• Tes Kepribadian Berdasarkan Tanggal Lahir & Simbol Binatang dari Suku Asli Amerika, Bagaimana Anda?

Menurutnya, selama ini pemerintah pusat hanya sibuk meyakinkan supaya masyarakat menerima kenaikan iuran BPJS, namun sedikit menerima masukan tentang kondisi di masyarakat.

"Terkait wacana besaran premi yang naik lebih dari 80 persen, saya tidak mempermasalahkan asalkan pemerintah pusat juga mendengar keluhan di masyarakat," jelasnya"

Selain itu, Suwirta berharap akan ada regulasi agar dokter lebih memprioritaskan praktik di rumah sakit pemerintah.

Kondisi saat ini, para dokter yang praktik di RS pemerintah dan RS swasta lebih mengutamakan RS swasta serta memiliki jadwal jam praktik yang sama dengan di pemerintah.

Kondisi ini mengakibatkan kualitas pelayanan di RSUD Klungkung menjadi turun.