Pemkab dan Desa Adat Sompang Gelar Rakortas Terkait Tanah Negara

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menggelar Rakortas terkait tanah negara di Desa Adat Sompang.

Pemkab dan Desa Adat Sompang Gelar Rakortas Terkait Tanah Negara
Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA - Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta menggelar Rakortas terkait tanah negara di Desa Adat Sompang.

Rapat digelar di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung, dengan menghadirkan Bendesa Adat Sompang I Gusti Ketut Sudana dan Perbekel Sakti I Ketut Partita dan Perbekel Bunga Mekar Wayan Yasa.

Dalam Pertemuan tersebut, Bupati Suwirta memberikan penjelasan, bahwa Pemkab Klungkung belum pernah mensertifikatkan tanah negara di kawasan Desa Adat Sompang menjadi tanah milik pemkab.

Warga Selasih Merasa Terteror, Ekskavator Investor Masih Terparkir di Jaba Pura Pucak Sari

Angkie Yudistia Sosok Perempuan Tuna Rungu Staf Khusus Presiden & Founder Thisable Enterprise

Mengetahui telah adanya kekeliruan tersebut, Bendesa Adat Sompang I Gusti Ketut Sudana meminta maaf atas adanya kekeliruan dari pemahaman masyarakat di Desa Adat Sompang terkait tanah negara di wilayahnya.

"Saya meminta agar Bendesa Adat Sompang dapat melakukan koordinasi dengan perbekel dan camat dengan baik, terkait kebijakan ataupun program kerja pemerintah yang dilaksanakan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat," ujar Suwirta, Jumat (22/11/2019).

Suwirta juga menegaskan, bahwa pemkab tidak akan sembarangan dalam mensertifikatkan tanah negara.

Bangun 300 Unit Rumah Subsidi, Bank BJB Biayai Penyaluran FLPP di Bali, Gandeng Tiga Pengembang

OC Kaligis Gugat Anies Baswedan karena Angkat Bambang Widjojanto Jadi Anggota TGUPP

Terkait keinginan masyarakat yang ingin menggunakan tanah milik negara untuk kepentingan umum, masyarakat desa dapat langsung ke BPN untuk mengajukan permohonan tersebut.

“Apabila memang dibutuhkan rekomendasi dan pemkab tidak memerlukan tanah tersebut, akan saya dukung dengan memberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi dari bupati tidak menentukan apakah permohonan penggunaan tanah tersebut disetujui, karena ada tim yang nantinya akan mengkaji permohonan tersebut."

Tandang ke Markas PSM, Kapten Bali United Berseloroh Soal Kondisi Tim: Kami Selalu Introspeksi Diri

Sampah Jadi Momok Pariwisata, Koster Sebut Timbulan Sampah di Bali 4.281 Ton Per Hari

"Bupati hanya akan membantu memohonkan tanah, selebihnya pihak dari pertanahan yang akan memproses sesuai mekanisme yang ada, ” ujar Bupati Suwirta. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved