Bupati Bangli Izinkan Rasionalisasi Honornya untuk Kumpulkan Rp 42 M Anggaran GGS

“Makanya tidak ada banyak yang harus diperdebatkan ketika KUA-PPAS sudah di-desk per OPD. Dana bebas sudah tidak ada, dan semua sudah dicari, sudah dituangkan sesuai dengan skala prioritas yang diinginkan kita semua. Sehingga kalau bisa pada Jumat (29/11/2019), RAPBD Bangli tahun 2020 sudah bisa disahkan,” tandasnya. 

Sempat pula mengemuka wacana tentang kenaikan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) tahun 2020 mendatang yang tampaknya meleset dari rancangan awal. Ini tidak terlepas dari dampak minimnya anggaran, terlebih jelang Pilkada Bangli tahun 2020 mendatang.

Kenaikan honor PTT dan GTT pada tahun 2020 mendatang, sempat diwacanakan beberapa kali oleh Bupati Bangli, I Made Gianyar. Honor PTT/GTT yang semula Rp 1.250.000 pada tahun 2019, dirancang naik sebesar Rp 950 ribu pada tahun 2020 mendatang menjadi Rp. 2,2 juta. Kendati demikian, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS beberapa pekan terakhir, kenaikan honor sebesar Rp 950 ribu nampaknya sulit dipenuhi.

Diar pun tidak memungkiri ihwal keterbatasan anggaran tersebut. Walaupun honor yang diterima PTT dan GTT tetap akan ditingkatkan, besaran yang diterima lebih rendah dari rancangan awal. “Yang kemarin baru deal dengan keterbatasan anggaran ini, masih di Rp 1.750.000,” ungkapnya.

Diar mengatakan pihak fraksi PDI Perjuangan sejatinya sepakat untuk menaikkan honor PTT/GTT sesuai standar Upah Minimum Kabupaten (UMK). Namun untuk mencapai angka Rp 2 juta, akan terjadi kekurangan anggaran sebesar Rp 5 miliar.

“Kami masih berupaya untuk mempertahankan komitmen awal. Tapi tergantung kesepatakan anggota dewan lain, mana yang didahulukan. Kemarin kan masih terjadi perdebatan, kalau misalnya komitmen dengan PTT/GTT itu masih butuh Rp 5 miliar, untuk memenuhi Rp 2 juta saja. Itu belum penuh dengan UMK Bangli yang besarnya Rp 2,1 juta lebih,” katanya. (mer)