Akademisi Kritisi Pemerintah Bangun Perkantoran di Persawahan

Daerah persawahan yang diatur tidak boleh dilakukan pembangunan, tetapi di lapangan justru pemerintah melakukan pelanggaran tanah sawah diubah menjadi

Akademisi Kritisi Pemerintah Bangun Perkantoran di Persawahan
Tribun Bali/Wema Satya Dinata
Suasana kegiatan sosialisasi publik II yang digelar Dinas PERKIM Provinsi Bali dalam rangka merancang penyusunan Ranperda Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Aula Graha Sarwa Guna I, Kantor LPMP Provinsi Bali, Senin (2/12/2019). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PERKIM) menggelar kegiatan sosialisasi publik II dalam rangka mempersiapkan penyusunan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Aula Graha Sarwa Guna I, Kantor LPMP Provinsi Bali, Senin (2/12/2019).

 
Akademisi sekaligus Kepala Pusat Studi Pembangunan Perkotaan dan Wilayah UNHI Denpasar, I Gusti Putu Anindya Putra yang didaulat menjadi narasumber mengkritisi bahwa ada daerah persawahan yang diatur tidak boleh dilakukan pembangunan, tetapi di lapangan justru pemerintah melakukan pelanggaran tanah sawah diubah menjadi bangunan perkantoran.

Pemuda Asal NTT Gondol HP dan Sepeda Motor di Jalan Kenyeri Denpasar

Dituntut 1,5 Tahun Bawa Biji Ganja, WN Peru Minta Keringanan Hukuman

Jelang Perayaan Nataru, Gubernur Koster Minta Pertamina Antisipasi Tingginya Permintaan BBM di Bali

 “Hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian dalam RP3KP,” kata Anindya mengingatkan.

 
RP3KP diharapkan dapat menjadi solusi preventif dalam menyelesaikan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Bali. 

Selain itu, RP3KP juga dapat menganalisis dan menentukan jumlah kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman serta pemenuhan sarana prasarana utilitas umum selama 20 tahun ke depan yang disesuaikan dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). 

Cinta Terlarang Bos dan Karyawan di Jimbaran Berakhir Petaka, Berawal Saat Si Bos Dekati Ranjang

BREAKING NEWS: Bali United Juara Liga 1 Indonesia 2019, Saatnya Kita Ucapkan Selamat

30 Menit Menuju Juara Liga 1 2019, Skor 1-0 Untuk Bali United

“Sehingga dapat menjadi acuan pembangunan PKP yang terencana, tertata dan terintegrasi,” ujarnya.

 
Di sisi lain, menurut Anindya, bangunan tradisional Bali harus sesuai dengan nilai-nilai budaya Bali.

Maka dari itu RP3KP ini diharapkan menjadi pintu masuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kaitannya dengan budaya Bali dengan perumahan dan Kawasan permukiman.

Anggaran Pitra Yadnya tahun 2020 Jadi Rp 250 Juta per Kecamatan.

Kapolsek Ungkap Kronologi Lengkap Kasus Penebasan di Pemogan, Satu Tewas dengan Kepala Terbelah

Secara nasional masalah utama PKP ini adalah permukiman kumuh.

Namun, dari pengamatannya tidak ada indikator nasional yang menunjukkan di Bali ini  memenuhi syarat terkait dengan kumuh ini.

“Sama dengan banjir tidak ada yang kategorinya terpenuhi, yang ada hanya tergenang, paling satu jam, dua jam hilang dia,” imbuhnya.

Soal Rumor Melatih Timnas, Ini Program Penting Teco untuk Indonesia Prestasi di Piala Dunia U - 20

 

Menurutnya, perkembangan kawasan permukiman berjalan semakin pesat beriringan dengan perkembangan jumlah penduduk  yang datang dari berbagai daerah. 

Terkait rumah layak huni, sebagai solusi mungkin saja nanti dibangun rumah susun atau rumah sederhana. 

“Tidak mungkin penduduk Bali bisa hidup dalam rumah yang luas tanahnya di bawah 1 are. Lama-lama mereka pasti akan berpindah,” ujarnya.

Saat ini di Bali sudah ada Perda tentang Desa adat, Perda tentang Subak dan Perda tentang arsitektur bangunan Bali. Ketiga Perda ini diharapkan dapat memperkuat Ranperda RP3KP. (*)

Penulis: Wema Satya Dinata
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved