Lima Anggota DPRD Tabanan Dicopot dari Jabatan, Suarta Sebut Mereka Izin Percikkan Tirta

Lima Anggota DPRD Tabanan Dicopot dari Jabatan, Suarta Sebut Mereka Izin Percikkan Tirta

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020). 

"Tapi saya seneng dengan kejadian ini, mudah-mudahan kejadian ini berefek baik bagi lembaga. Ini duka tapi ada plus minusnya, bisa menjadikan disiplin untuk semua kader kedepannya," imbuhnya.

Disinggung mengenai apakah akan membatu klarifikasi dari kader partai yang namanya tercantum, Sanjaya mengatakan secara pribadi silahkan karena mereka memiliki hak jawab.

"Itu silahkan, tidak apa. Tapi untuk itu bukan kapasitas kami di DPC, kami hanya diminta mengganti orang saja. Kalau urusan itu, di Pusat baik DPD atau DPP," kata Sanjaya.

Suarta Sebut Dapat Tugas Khusus Partai

Disisi lain, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Suarta menuturkan, saat itu ia mendapat tugas untuk memercikan tirta (air suci) di luar rungan Rakernas bersama sejumlah kader lainnya agar pelaksanaan Rakernas berjalan dengan lancar.

Tapi setelah tugas itu selesai, ia pun kembali ke dalam.

Ternyata ada petugas yang menjepret (dilubangi) ID Rakernasnya saat itu.

Pelubangan ID tersebut merupakan tanda dari sanksi pencopotan jabatan.

"Kita jalankan kewajiban dulu, setelah itu kita kembali masuk ke Rakernas. Tapi kami tak tau ternyata itu penanda saat ID kita di jepret, saya kira itu hanya di absen saja," kata Suarta.

Suarta menyatakan, karena itu sudah menjadi keputusan partai, pihaknya mengaku siap menjalankan perintah Partai. Yang jelas kita hanya ingin klarifikasi saja.

"Tetap menerimanya, karena kita sebagai kader siap menerima keputusan partai," ujarnya.

Sementara itu, I Gede Purnawan menyatakan tetap menghormati segala keputusan dari DPP dan DPD Partai.

Tapi, ia menginginkan agar pihaknya yang mengalami OTT tidak disiplin ini mendapat ruang untuk klarifikasi

"Kami tidak ingin membatalkan sanksi ini karena sanksi ini sudah diputuskan pimpinan DPP dan DPP Partai. Kami tetap menghormati, tapi ruang untuk klarifikasi apa yang terjadi kepada kami ini sangat penting, kami harus sampaikan. Apalagi di medsos juga sudah muncul tidak disiplin dan sebagainya," tegasnya.

Purnawan mengaku akan sesegera mungkin bertemu dengan pimpinan partai untuk menyampaikan klarifikasi tersebut.

"Saya mencari waktu mungkin hari ini akan menyampaikan klarifikasi ke pimpinan DPD PDIP Bali dengan harapan ada informasi yang lebih baik," tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved