Badung Unggul Maju Sejahtera
Badung Unggul Maju Sejahtera

Dewan Sebut Badung Defisit karena Hibah Terlalu Jorjoran

Masalah hibah menjadi perbincangan hangat di kalangan DPRD Kabupaten Badung.

Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
Rapat DPRD Badung dipimpin I Made Sunarta (kiri), dengan didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan), Kamis (6/2/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Masalah hibah menjadi perbincangan hangat di kalangan DPRD Kabupaten Badung.

Dalam rapat DPRD Badung Kamis (6/2/2020) terkait Permendagri No 130 Tahun 2018, pokok-pokok pikiran dewan, aset, hibah  dan masalah lainnya, masalah hibahlah yang dibahas sangat sengit.

Pasalnya jajaran dewan menganggap defisitnya Badung lantaran adanya hibah yang jorjoran

Rapat itu dipimpin langsung oleh  Wakil Ketua DPRD Badung I Wayan Suyasa dan I Made Sunarta, dengan didampingi Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa.

Pada rapat itu, dewan Badung berharap adanya verifikasi yang lebih cermat oleh eksekutif soal hibah.

Isu Virus Corona Jangan Sampai Timbulkan Kegaduhan, De Gadjah Imbau Netizen Jangan Sebarkan Hoaks

Dampak Virus Corona, 52 TKA China Pekerja PLTU Celukan Bawang Belum Kembali ke Bali  

Kabar Terbaru Kasus Harun Masiku, Wahyu Setiawan: Saya Lebih Kenal Hasto Kristiyanto

Pasalnya, sejumlah hibah, khususnya untuk upacara atau aci dinilai bablas atau jorjoran nominalnya.

Padahal, semestinya tetap harus ada unsur keikutsertaan masyarakat.

Harapan itu pun disampaikan Ketua Badan Kehormatan DPRD Badung, I Nyoman Dirga Yusa.

Menurutnya, hibah itu semestinya sebagai penyeimbang, bukan total menanggung biaya upakara atau aci.

Kata dia hibah merupakan stimulus dan pendorong.

Antisipasi Antrean Kendaraan Mengular, Dewan Minta  Loket di UPT PKB Suwung Ditambah

5 Ribu WNA China Masih di Bali, Baru 18 Orang yang Perpanjang Visa

Ayah Kaget Lihat Kondisi Adi Saputra Penuh Luka di Ranjang, Ternyata Ada Kejadian ini di Bangli

“Saya sering sudah bicara, bahwa hibah itu tetap berfungsi sebagai penyeimbang, tidak totalitas berkaitan dengan pembangunan pura, apalagi aci. Namun kenyataannya bagaimana? ,” katanya di dalam rapat.

Pihaknya mengatakan, semestinya, hibah  yang diberikan untuk dikelola oleh pangempon pura akan jauh lebih efisien dan mengena.

Tetapi justru menurutnya pemberian hibah saat ini bablas.

Sehingga hal ini dipandang sebagai salah satu penyebab defisit anggaran.

“Salah satu poin daripada defisitnya APBD kita adalah tidak ketat, tidak efisiennya hibah,” katanya.

Distan Tabanan Tunggu Hasil Uji Lab Babi yang Mati Mendadak, Belum Bisa Beri Santunan ke Peternak

Wedding Organizer Ini Beri Tarif Murah, Puluhan Calon Pengantin Tergiur, Kini Berujung Hukum

Pengambilan Sumpah Satgas PTSL Denpasar, Targetkan Tahun 2020 Semua Lahan di Denpasar Tersertifikat

Sumber: Tribun Bali
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved