Antisipasi Antrean Kendaraan Mengular, Dewan Minta  Loket di UPT PKB Suwung Ditambah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menjelang diberlakukannya sistem dan tarif baru pengujian kendaraan bermotor, Komisi II DPRD Kota Denpasar, turun ke UPT Pengujian Kendaraan  Bermotor (PKB) di Jl. Bypass Ngurah Rai, Suwung Kauh, Denpasar Selatan, Bali, Kamis (6/2/2020).  

Selain mempertanyakan masalah kesiapan penerapan sistem dan tarif  baru, salah satu yang mendapat perhatian dewan adalah terkait mengularnya antrean kendaraan hingga sampai ke jalan raya.

Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Bypass Ngurai Rai, karena jalan tersebut merupakan jalur cepat.

• Ayah Kaget Lihat Kondisi Adi Saputra Penuh Luka di Ranjang, Ternyata Ada Kejadian ini di Bangli

• Ragam Minuman Beralkohol Tradisional Indonesia, dari Arak, Sopi hingga Ciu yang Kadarnya 70 Persen

• Tak Kapok Dipergoki Suami Bermesraan Bareng Selingkuh, Ipda SD Kembali Lakukan Hal Serupa di Hotel

Mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan, Ketua Komisi II, Wayan Suadi Putra dan wakilnya Wayan Gatra, menyarankan agar pola pelayanan diubah.

Misalnya, dengan menambah loket, khususnya di loket pendaftaran. Juga dengan menerapkan sistem kamera, sehingga cukup dengan sistem scanner saja.

 ‘’Untuk jangka pendek penambahan loket ini sangat perlu. Kami minta agar pengajuan anggaran bisa dilakukan pada APBD perubahan 2020 ini. Loket yang ada saat ini terkesan ngandang, sehingga perlu dibenahi dan ditambah satu lagi,’’ kata Suadi Putra.

• Distan Tabanan Tunggu Hasil Uji Lab Babi yang Mati Mendadak, Belum Bisa Beri Santunan ke Peternak

• PHRI Bangli Nilai Kenaikan Retribusi ke Kintamani Terlalu Tinggi

• Jaga Harga Jelang Galungan, Badung Gelar Pasar Murah Jual Berbagai Kebutuhan Pokok

Selain itu, pihaknya mendorong agar kesehatan petugas di ruang uji emisi diperhatikan, yakni apakah dengan menggunakan masker atau dibuatkan ruangan kecil bebas polusi karena tingkat polusi di ruang tersebut cukup tinggi. 

‘’Jangan sampai petugas menerima gaji, tapi hanya untuk berobat,’’  ujar Wayan Gatra.

Terkait dengan rencana kenaikan tarif dan penerapan sistem baru, dewan meminta agar mulai dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui baliho maupun surat edaran.

‘’Misalnya saat antre dibagikan edaran terkait sosialisasi itu,’’ kata Suadi Putra.

• Pengambilan Sumpah Satgas PTSL Denpasar, Targetkan Tahun 2020 Semua Lahan di Denpasar Tersertifikat

• Wabah Babi Mati Mendadak di Tabanan, Bagaimana Kelanjutan Pengadaan 1.200 Liter Disinfektan?

• Sewa Kios dan Los Pasar Badung Ditentukan Setelah KSP Tanda Tangan

Sementara itu,  Plt. Kepala UPT PKB Denpasar, Putu Eka Putra, mengatakan bahwa sampai saat ini Perwali tentang sistem dan tarif baru belum bisa dilaksanakan.

Sedangkan untuk pelayanan, pihaknya sudah dilengkapi empat gate.

Namun, karena kekurangan sarana dan prasarana di dua gate, sehingga baru dua gate yang beroperasi.

Selain itu, pihaknya juga terkendala uji lampu, karena satu peralatannya rusak dan tak bisa diperbaiki.

‘’Karena posisi kami di dekat pantai, sehingga peralatan elektronik cepat rusak,’’ kata Eka Putra.