Alokasi APBD di Bawah 2 Persen, Guru Besar Unud Minta Pemprov Bali Mulai Perhatikan Pertanian
"Setelah ini kita (bisa) membuat kesepakatan bersama, bahwa stop dulu kita (bangun) pariwisata," kata Prof Windia
Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Guru Besar Fakultas Pertanian (FP) Universitas Udayana (Unud) Prof I Wayan Windia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menyetop pembangunan pariwisata.
Apalagi sektor pariwisata sangat rapuh bagi perekonomian masyarakat dan itu dibuktikan saat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini.
"Setelah ini kita (bisa) membuat kesepakatan bersama, bahwa stop dulu kita (bangun) pariwisata," kata Prof Windia kepada Tribun Bali melalui sambungan telepon belum lama ini.
• AS dan WHO Jadi Target Sasaran Hacker, Google Deteksi 18 Juta Phising dan Malware Per Hari
• Dosen ITS Sri Fatmawati Berhasil Menjadi Anggota Ilmuwan Muda Dunia
• Ekonomi Bali Anjlok Terdampak Covid-19, Prof Windia: Pariwisata Memberi Harapan Palsu
Ia pun meminta kepada pemerintah agar pembangunan perekonomian di Bali mulai dijalankan dengan seimbangan, khususnya antara pariwisata, pertanian dan industri kerajinan.
Keseriusan pembangunan sektor pertanian bisa dilihat dari dana yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dalam APBD tersebut harusnya muncul berupa program beserta dananya yang akan dijalankan guna membangun pertanian.
Selama ini, jika dilihat dari APBD yang disalurkan, Pemprov Bali masih sangat kurang memperhatikan sektor pertanian.
Windia menyebutkan, alokasi APBD Provinsi Bali ke sektor pertanian masih berada di bawah dua persen.
• Ekonomi Bali Anjlok Terdampak Covid-19, Prof Windia: Pariwisata Memberi Harapan Palsu
• Pangdam IX/Udayana: Kunci Berakhirnya Pandemi Covid-19 Adalah Kedisiplinan Kita
• Nekat Beraksi Ditengah Pandemi Corona, 2 Begal Ditembak Polisi dan 1 Pelaku Tewas di Bandung
Padahal Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization (FAO) menginginkan agar APBD yang dialokasikan ke sektor pertanian minimal 10 persen.
"Jadi jauh sekali dari standar minimal yang diharapkan atau yang diimbau oleh FAO itu," jelasnya.
Windia mengatakan, seharusnya Pemprov Bali menaikkan anggaran untuk pembangunan sektor pertanian.
Apalagi, pada tahun ini Pemprov Bali menaikkan dana bantuan ke desa adat menjadi Rp 300 juta.
Di tengah adanya kenaikan bantuan kepada desa adat, dana yang diberikan kepada subak justru tidak mengalami kenaikan sama sekali.
• Boneka Daruma dari Jepang Diyakini Membawa Keberuntungan! Bentuk, Warna dan Alis Daruma Punya Arti
• Penjual Masker Ini Dinilai Langgar Perda, Satpol PP Denpasar:Boleh Jualan Tapi Jangan di Badan Jalan
Dari hal itu menunjukkan, bahwa orientasi pembangunan Pemprov Bali tidak berada di sektor pertanian, baik itu kepada para petani sendiri maupun lembaga pertanian seperti subak.
