7 Ribu ASN Tabanan Terancam Tak Terima Tunjangan Kinerja dan Gaji

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN - Pemerintah Kabupaten Tabanan telah melakukan refocusing anggaran dan reposisi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) yang tersedia saat ini adalah senilai Rp 40 Miliar dari Jumlah Rp 103 Miliar yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19 di Tabanan.

Bahkan, jika situasi darurat terjadi anggaran untuk tunjangan kerja termasuk juga gaji ASN akan ditunda.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja menjelaskan, anggaran BTT kabupaten Tabanan setelah refocusing dan reposisi anggaran hanya mampu meng-cover Rp 40 Miliar.

• Kasus Pegawai Lapas Perempuan Bawa Sabu Berlanjut, Ini Penjelasan Polres Badung

• Ramadan di Tengah Pandemi Covid 19, Masjid Baitul Makmur Denpasar Adakan Program Kultum Live FB

• Reaktif Rapid Tes Pedagang di Pasar Bondalem Singaraja Bertambah 39 Orang

Jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan kebutuhan keseluruhan penanganan covid-19 di Tabanan yakni Rp 103 Miliar.

"BTT masih tetap Rp 40 Miliar. Kemarin rencana kebutuhannya kan Rp 70 Miliar, hanya saja dana yang tersedia Rp 40 Miliar dan seluruh kebutuhan untuk penanganan di Tabanan adalah Rp 103 Miliar," kata Wiratmaja, Selasa (28/4/2020).

Dia menjelaskan, anggaran Rp 103 Miliar tersebut merupakan total kebutuhan termasuk apabila terjadi situasi yang sangat darurat.

Untuk sementara, dana hasil refocusing dan reposisi anggaran hanya mampu menyiapkan Rp 40 Miliar di Belanja Tak Terduga (BTT).

• Terbukti Cabuli Anak-Anak Saat Jadi Sukarelawan di PAUD, WN Jepang Dihukum Lima Tahun Penjara

• KemenPAN-RB: ASN Harus Patuhi Larangan Mudik

• Hasil Rapid Test di Banjar Serokadan Bangli, 23 Warga Dinyatakan Reaktif Positif

Lalu bagaimana dengan kekurangan anggaran tersebut, Wiratmaja mengakui hingga saat ini masih merancang untuk selalu menjaga situasi agar lebih antisipatif. Sehingga kondisi super darurat tidak terjadi.

"Saat ini kita masih sinkronkan program dengan Dana Desa dan BKK Desa Adat untuk berbagi peran dalam penanganan covid ini. Sehingga kebutuhan dana Rp 103 M tersebut bisa diminimalisir," jelasnya.

Disingung mengenai pergeseran anggaran di tubuh APBD Tabanan, dia menyampaikan kemungkinan akan menunda lagi tunjangan kinerja termasuk gaji para pegawai jika memang situasinya darurat.

• Tarif Penyeberangan Pelabuhan Padang Bai Menuju Lembar NTB Naik, Ini Rinciannya

• Mulai Malam Nanti, Banjar Dajan Tangluk Kesiman Denpasar Tutup Akses 10 Jam Dan Batasi Kunjungan

Namun dirinya dan seluruh masyarakat berharap tak terjadi situasi darurat tersebut.

"Kita akan tunda lagi tunjangan kinerja pegawai mungkin termasuk gajinya juga kalau memang situasinya darurat. Jumlah ASN sekitar 7 ribuan. Tapi kami tidak berharap seperti itu terjadi. Dan alternatif yang lebih bijak adalah berbagi peran dengan desa dalam hal implementasi kegiatan agar tidak tumpang tindih," jelasnya. (*)