Corona di Bali

Kepulangan Tenaga Kerja dari Luar Bali yang di PHK Wajib Jalani Rapid Test

Sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga turut melarang warga dari luar daerah yang tinggal

Dokumentasi Pemprov Bali
Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin yang juga sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti rapat koordinasi terkait penyelenggaraan transportasi udara selama masa mudik melalui telekonferensi dari Ruang Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Kamis (7/5/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga turut melarang warga dari luar daerah yang tinggal di Pulau Dewata untuk mudik.

Kebijakan ini diambil guna mencegah penyebaran Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) sebagai penyebab pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Namun, Pemprov Bali masih mengijinkan masyarakat yang menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) dan tidak memiliki penghasilan lain untuk pulang ke kampung halamannya di luar Bali.

Mereka diijinkan pulang karena sama sekali tidak memiliki penghasilan untuk tinggal di Bali, sehingga balik ke kampung halamannya menjadi sangat penting.

Arema FC Beri Ucapan Ulang Tahun ke Kurnia Meiga, Begini Reaksi Aremania

3 Hari Tidak Keluar Kamar, WNA Amerika Ini Ditemukan Meninggal

STAN Tak Buka Pendaftaran Tahun 2020, Sempat Beredar Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bali I Made Rentin mengatakan, bagi mereka yang akan dipulangkan ke kampung halamannya ini wajib dilakukan rapid test sebelum diberangkatkan.

"Pelayanan pemulangan tenaga kerja yang di PHK atau habis masa kontraknya harus melewati syarat utama yaitu wajib rapid test sebelum naik pesawat atau menggunakan transportasi lainnya," kata Rentin.

Hal itu Rentin ungkapkan ketika mengikuti rapat koordinasi terkait penyelenggaraan transportasi udara selama masa mudik melalui telekonferensi dari Ruang Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali, Kamis (7/5/2020).

21.700 Paket Sembako Mulai Didistribusikan ke Warga Banyuwangi

Update Covid-19 di Bali, Positif Bertambah 10 Orang, 7 di Antaranya Transmisi Lokal

Kiper Persib Ini Gunakan Aplikasi Homecourt untuk Berlatih Mandiri, Jadi Lebih Seru

Tak hanya Pemprov Bali yang melakukan hak tersebut, sebaliknya jika ada pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno Hatta menuju Bandara Internasional I Gustii Ngurah Rai juga wajib dilakukan rapid test.

"Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pelaku perjalanan dalam kondisi sehat, minimal dengan menunjukkan hasil rapid tes dengan hasil non reaktif atau negatif," tegasnya.

Rentin yang juga sebagai Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Bali itu menjelaskan, rapat yang diikuti olehnya itu sebagai upaya dalam menyamakan persepsi antar unsur aparat di lapangan serta lebih mempertegas Standard Operational Procedure (SOP) penyelenggaraan tranportasi udara selama masa pelarangan mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Gmedia Resmi Luncurkan Fiberstream Sebagai Layanan Terbaru

PT. Kontak Perkasa Futures Bali Bergerak Salurkan 1000 Paket Sembako  

Rapat melalui video conference ini bersama-sama menyikapi Surat Edaran Direktorat Jenderal (Dirjen) Hubungan Udara (Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengaturan Penyelenggaraan Tranportasi Udara Selama Masa Pelarangan Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah.

Selain itu disikapi pula Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Nasional Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pada rapat yang dipimpin Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah IV tersebut tampak hadir mengikuti video conference Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Komandan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) Ngurah Rai, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Denpasar dan pejabat di lingkungan Bandara Internasiona I Gusti Ngurah Rai.

Halaman
123
Sumber: Tribun Bali
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved