Breaking News:

Corona di Bali

New Normal Akan Diujicobakan di Bali Juli Nanti, Begini Tanggapan Dewan Bali

DPRD Provinsi Bali siap mendukung uji coba skema new normal yang digadang-gadang akan diterapkan pemerintah pusat pertama kali di sejumlah lokasi

Shutterstock
Ilustrasi the new normal. 

Laporan Wartawan Tribun Bali, Ni Kadek Rika Riyanti

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - DPRD Provinsi Bali siap mendukung uji coba skema new normal yang digadang-gadang akan diterapkan pemerintah pusat pertama kali di sejumlah lokasi, salah satunya Bali.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bali, Sugawa Korry, Senin (25/5/2020) saat dimintai keterangan oleh Tribun Bali melalui pesan WhatsApp.

Rencananya, protokol new normal akan diujicobakan pada Juli mendatang di Bali.

Disebutkan, Bali digadang-gadang oleh pemerintah pusat menjadi percontohan daerah yang mampu beradaptasi dengan Covid-19.

Pemberlakuan new normal ini diharapkan dapat menggenjot atau memulihkan sektor pariwisata di Bali, dengan memasang pola hidup baru dari segala aspek meliputi kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Bupati Mahayastra Bawa Kabar Gembira bagi Suporter Bali United dan Rakyat Bali

Kesaksian Penumpang Selamat dari Pesawat Pakistan: Saya Mendengar Jeritan dari Segala Arah

Terjadi Beruntun, 5 Orang Warga Melaya Negara Digigit Anjing Rabies

“Kami mendukung, dengan terlebih awal melakukan kajian yang komprehensif, terutama implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah pusat,” ujar Sugawa, Senin (25/5/2020).

Bahkan, dirinya menyebutkan, Partai Golkar tempatnya bernaung, juga telah selesai merumuskan strategi pembangunan ekonomi Bali pasca Covid-19, yang rencananya akan segera diseminarkan untuk finalisasi draft.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, AA. Ngurah Adhi Ardana ditanyai hal tersebut mengatakan bahwa Bali belum memutuskan apakah akan mengikuti waktu yang diinformasikan.

“Kembali, menyesuaikan kondisi yang terbaik dalam pola menghadapi pendemi. Kami berharap sebelum mulai diterapkan protokol dan prosedur new normal berupa peraturan gubernur (Pergub) untuk menjamin kebersihan, kesehatan dan keamanan agar dipresentasikan terlebih dahulu ke DPRD sebagai representasi rakyat,” jelas Adhi.

Update Jumlah Pekerja Bali yang Dirumahkan Capai 71.313 orang, PHK sebanyak 2.570 orang

3.608  Warganet Tandatangani Petisi Bebaskan Tersangka Ngaben Sudaji

PKM di Denpasar Tetap Dilanjutkan, Sasaran Akan Diprioritaskan pada Arus Balik

Tujuannya agar apa yang menjadi ketetapan dari skema new normal juga merupakan kesepakatan dengan rakyat.

Perihal pemerintah daerah apakah dapat memberi pertimbangan berkaitan penerapan skema new normal ini, pihaknya menjawab pemerintah daerah tentu dapat memberikan pertimbangan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 mengenai PSBB dan UU Karantina.

Serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2019 mengenai managemen krisis kepariwisataan yang didalamnya juga mengenai penyakit menular.

“Namun dari seluruh pertimbangan, harus melihat dari banyak faktor, termasuk di dalamnya ekonomi dan kebijakan berdamai, karena alasan ekonomilah kita berdamai, berdamai tentu dengan kondisi-kondisi yang kita yakini terbaik untuk masyarakat. Mudah-mudahan Bali diberikan jalan yang terbaik sehingga kita bisa melalui kondisi ini dengan baik,” tandasnya.(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved