Corona di Bali
Gandeng TNI-POLRI, Wakil Ketua Komisi VI DPR Demer Dorong Bali Segera Terapkan New Normal
Demer mengatakan bahwa dalam mempersiapkan new normal harus dilakukan secara simultan dan secara cepat.
Penulis: Ragil Armando | Editor: Wema Satya Dinata
TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer meminta pemerintah Provinsi Bali untuk segera membuka dan mempersiapkan Bali untuk menghadapi new normal.
Apalagi, Bali bertumpu pada sektor pariwisata dalam perekonomiannya.
Bahkan, Demer mengatakan bahwa dalam mempersiapkan new normal harus dilakukan secara simultan dan secara cepat.
"Nggak dong, ini harus simultan, nggak bisa ini diselesaikan dulu, ini belakangan. Kalau gitu bisa 10 tahun urusannya," katanya di Kantor DPD I Golkar Bali, Denpasar, Jumat (29/5/2020).
• Jatah Bantuan Stimulus Usaha di Tabanan 4.600 Orang,Dewan Minta Verifikasi Serius Agar Tepat Sasaran
• Soal Wacana Bali Dibuka untuk New Normal, Koster Minta Pemerintah Pusat Tak Memutuskan Sepihak
• Pelaksanaan PPDB SMP di Bangli Digelar Selama Dua Pekan, Begini Mekanisme Pendaftarannya
Bahkan, menurutnya Bali harus banyak belajar dengan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan.
Ia menjelaskan bahwa di Jakarta pelaksanaan new normal dilakukan secara baik dengan menggunakan aparat keamanan yakni TNI-POLRI dalam mengontrol masyarakat patuh melaksanakan berbagai protokol-protokol kesehatan yang diterapkan tanpa menganggu jalannya perekonomian.
"Kita harus siap simultan, protokol kesehatan kita harus ajarkan ke masyarakat, di Jakarta misalnya, sudah menggunakan aparat kepolisian dan tentara untuk mengontrol protokol kesehatan, tapi perekonomian tetap dibuka pelan-pelan," jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa Bali seharusnya bisa menggerakkan berbagai sektor baik TNI-POLRI ataupun Desa Adat dalam membantu hal tersebut.
Pasalnya, di seluruh dunia saat ini sudah mulai menerapkan new normal dan membangun kembali perekonomian di masa pandemi ini.
"Kalau Jakarta bisa, kita bisa gerakkan adat dan aparat kepolisian dan TNI satu kesatuan dengan pemerintah Bali juga, itu kan satu kesatuan, kita bisa minta perekonomian bergerak pelan-pelan, saya harap segera, semua dunia sudah mulai pergerakan ekonomi," ujar dia.
Menurutnya, masyarakat akan patuh pada protokol kesehatan apabila sudah ditertibkan oleh aparat TNI dan POLRI.
"Ini sebentar kok, begitu satu bulan ditertibkan masyarakat tertib sendiri," paparnya.
Di sisi lain, Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan bahwa penerapan standar new normal untuk pariwisata di Bali belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Pihaknya bahkan belum berencana untuk membuka tempat pariwisata yang ditutup sementara sejak adanya wabah Covid-19.
• Penyebab Tunjangan untuk Tenaga Medis Corona Belum Bisa Dicairkan, Begini Penjelasan Kemenkeu
• Pemkab Badung Tunggu Kebijakan Provinsi Mengenai Tindaklanjut Penutupan Pariwisata
• Dibangun Jauh dari Lokasi Pertanian, Pemanfaatan Embung di Nusa Penida Klungkung Belum Maksimal
"Kita lebih mementingkan sehat dulu Bali dan Bapak Presiden Jokowi juga setuju bahwa pariwisata itu terakhir. Buat kita di Bali, masih panjang," kata Koster, di Denpasar, Bali, Jumat.
Pihaknya, lebih memfokuskan kepada pergerakan ekonomi lokal Bali dan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut.
"Kita ingin pergerakan lokal Bali dulu. Tapi nanti masih dikaji dulu. Sedang disiapkan tatanannya," ujar Koster.
Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk menutupi seluruh objek wisata yang berada di Bali sejak Jumat (20/3) lalu.
Objek-objek wisata yang ditutup mulai objek wisata yang dikelola pemerintah, pemerintah daerah, maupun objek wisata yang dikelola oleh swasta, Desa Adat dan masyarakat.
Hal itu, dilakukan untuk lebih efektif melakukan pencegahan covid-19. Kendati begitu, kebijakan bersifat sementara dan dapat berubah sesuai perkembangan. (*)