Breaking News:

Corona di Bali

Gubernur Bali Berikan Stimulus ke Koperasi, DPRD Berharap Lembaga Lain Juga Dapat Stimulus

Gubernur Bali Wayan Koster mengambil kebijakan dengan memberikan stimulus kepada 4.000 lebih koperasi yang ada di Bali

Dok Bali
Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry (baju putih udeng kuning). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengambil kebijakan dengan memberikan stimulus kepada 4.000 lebih koperasi yang ada di Bali.

Bantuan tersebut nilainya sekitar Rp 10 juta untuk binaan kabupaten/kota, dan Rp 30 juta untuk binaan provinsi.

Realisasi bantuan stimulus dalam bentuk Bantuan Tak Terduga (BTT) tersebut direspon oleh DPRD Bali.

Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry menyatakan mendukung langkah yang diambil oleh Pemprov Bali.

“Kebijakan Gubernur Bali mencairkan bantuan stimulus terhadap 4.000 koperasi di Bali merupakan kebijakan patut kita dukung bersama,” katanya, Rabu (3/6/2020).

Menurutnya, hal itu sejalan dengan semangat DPRD Bali dalam penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi di Bali.

“Kebijakan ini sangat sejalan dengan dukungan DPRD Bali, melalui realokasi anggaran pada APBD Bali 2020 sebesar Rp 756 miliar. Termasuk didalamnya dukungan anggaran sebesar Rp 220 miliar untuk penanganan pemulihan bidang ekonomi sebagai dampak dari Covid-19,” akunya.

Jenazah Tanpa Busana Ditemukan di Pantai Ulakan Karangasem

Koster Ingin Ekonomi Bali Tak Hanya Bergantung dari Pariwisata, Akademisi:Harus Tercermin dalam APBD

Pihaknya berharap koperasi yang mendapat bantuan stimulus bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk penguatan dan pengembangan koperasi itu sendiri.

“Dalam implementasinya, kami berharap dukungan stimulus tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk memperkuat jaringan usaha dalam rangka pelayanan kepada anggotanya,” harapnya.

Kendati demikian, Ketua DPD I Partai Golkar Bali ini juga meminta kepada Gubernur Bali agar memberikan stimulus kepada lembaga lain.

Seperti Lembaga Perkreditan Desa (LPD), BUMDes, serta UMKM lainnya.

Selain itu, pengawasan dalam penggunaan dana stimulus juga perlu dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan.

“Dukungan stimulus juga diikuti oleh peningkatan kualitas SDM dan pengawasan yang ketat terhadap penyimpangan atas penggunaan dana tersebut. Karena membela, melindungi, dan memberikan kesempatan berusaha yang konsisten terhadap mereka yang tergabung dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat adalah kebijakan yang tepat untuk Bali. Karena pada hakekatnya kekuatan ekonomi Bali, mayoritas bertumpu pada sektor ini,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Ragil Armando
Editor: Irma Budiarti
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved