Masyarakat Menanti, Tapi Program Kartu Pra Kerja Malah Macet di Gelombang 3

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Hingga Senin (6/7/2020), gelombang keempat Program Kartu Pra Kerja belum juga dibuka oleh pemerintah pusat.

Padahal, calon pendaftar kartu pra kerja asal Bali sudah menunggu sejak bulan lalu.

Calon pendaftar kartu pra kerja terus mendatangi dan menanyakan keberlanjutan program tersebut. 

"Sampai saat ini belum dibuka oleh pusat," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda, Senin (6/7/2020).

Ngurah Arda menjelaskan, pembukaan gelombang keempat program kartu pra kerja ini sudah molor lebih dari sebulan.

• Persiapan New Normal, Pemkot Denpasar Bentuk Satgas di Masing-masing Tempat Wisata

• Ahli Pandemi Unud Sebut Ada Dua Langkah untuk Menangani Pandemi Covid-19

• Tahap Satu Cairkan Rp 8,3 M untuk BLT Dana Desa, Kini Badung Siapkan Penerima Tahap Dua

Padahal, di sejumlah posko layanan kartu pra kerja yang disediakan pemerintah, sudah banyak masyarakat yang menanyakan kelanjutan dari program kartu pra kerja ini.

 
"Di posko-posko yang dibuka untuk pendaftaran kartu pra kerja masih banyak yang datang. Tapi mereka tidak bisa daftar karena gelombang keempat belum dibuka di web," kata Arda

Dari informasi yang ia terima, molornya pembukaan pendaftaran gelombang keempat ini lantaran saat ini pihak pusat masih melaksanakan evaluasi terhadap program kartu pra kerja pada gelombang sebelumnya. 

• Denpasar Tambah 17 Pasien Positif Covid-19, 3 Orang Sembuh

• Cadangan Kelistrikan Kritis, Pemprov Bali Diharapkan Eksplorasi Potensi Energi Baru Terbarukan

• Dua Balita Ikut Swab Tes, Keduanya Sempat Ditangani Bidan Positif Virus Corona

"Karena masih dilakukan evaluasi pada gelombang sebelumnya," kata Arda

Sebelumnya, Dinas Tenaga  Kerja dan ESDM Provinsi Bali telah menerima hasil penilaian terhadap para pendaftar kartu pra kerja asal Bali.

Jumlah pendaftar kartu pra kerja asal Bali yang lulus dari Gelombang satu sampai gelombang tiga sebanyak 11.152 orang. 

"Serah terima langsung dengan surat pernyataan. Karena data itu sangat rahasia jadi kami tidak bisa berikan identitasnya, hanya jumlah saja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.

• Ditangkap Bawa Hasish 0,94 Gram di Canggu Bali, Bule Cantik ini Terancam 12 Tahun Penjara

• Cadangan Kelistrikan Kritis, Pemprov Bali Diharapkan Eksplorasi Potensi Energi Baru Terbarukan

• Evakuasi KMP Dharma Rucitra III Sedikit Terhambat Karena Terkendala Keseimbangan Kapal

Berdasarkan data yang diberikan, dari 11.152 orang yang lulus tersebut, paling banyak dari Kota Denpasar, yakni sebanyak 3.246 orang.

Sisanya, dari Kabupaten Badung sebanyak 1.947 orang, dari Buleleng sebanyak 1.564 orang, Klungkung 426 orang, Karangasem 924 orang, Jembrana 493 orang, Gianyar sebanyak 1.208 orang, Tabanan sebanyak 1.010 orang, dan Bangli sebanyak 334 orang.

Ida Bagus Ngurah Arda menjelaskan, Disnaker Bali hanya diberikan daftar mereka yang lulus saja dari program tersebut.

Sedangkan, berapa total pendaftar kartu pra kerja dari Bali  belum ia ketahui. 

"Ini daftar yang lulus saja dikasih. Karena mereka kan daftarnya lewat online. Jadi kami tidak tahu. Pusat yang tahu," kata Arda

Mereka yang telah dinyatakan lulus program pra kerja ini, selanjutnya diwajibkan untuk mengikuti langkah selanjutnya, yakni memilih program pelatihan dan mengikuti pelatihan kerja secara online. 

• Laporan APBD 2019, Bupati Anas: Pendapatan Daerah Terealisasi 97 Persen, Belanja Daerah 92 Persen  

• Banyak Warga Abaikan Protokol Kesehatan Saat Banyu Pinaruh di Pantai Watu Klotok Klungkung

"Setelah itu dia berhak menerima insentifnya," kata Arda

Sesuai informasi yang tercantum di website prakerja.go.id, dijelaskan bahwa Kartu Prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya. 

 
"Ini program pelatihan. Harus ikut pelatihan dulu. Bukan uang tunai secara cuma-cuma. Nanti yang sudah mendaftar dan sudah dinyatakan lolos seleksi, akan dipandu nanti. Nanti diberikan memilih sesuai keinginannya," kata Arda 

Uang yang didapatkan oleh para peserta kartu pra kerja memang Rp 3.550.000. Namun jumlah tersebut akan dipotong sebesar Rp 1 juta untuk biaya pelatihan.

Jadi uang bersih yang akan didapatkan hanya Rp 2.550.000. Pun dana tersebut tidak cair sekalian, alias diberikan setiap bulan Rp 600 ribu selama empat bulan. 

"Pelatihannya karena covid dilakukan secara online. Itu akan dibayar sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Kan Rp 1 juta untuk biaya pelatihan. Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan pasca pelatihan setelah mendapatkan sertifikat. Sama Rp 50 ribu per pengerjaan kepesertaan kali 3, Jadi Rp 3.550.000. Mungkin yang satu juta itu dipotong langsung dari kas negara ke penyelenggara pelatihan kerja," kata Arda.

Yang masuk ke kantong yang bersangkutan itu Rp 2.550.000. Yang Rp 1 juta itu biaya pelatihan. Langsung mungkin dari kas negara ke lembaga penyelenggara pelatihan. (*)