Warga Pertanyakan Proyek Jalan "Caplok" Hutan Lindung di Nusa Penida

Ia juga meminta pemerintah tidak tebang pilih terkait pemanfaatan tanah di Nusa Penida.

Ia mencontohkan, tanah negara yang berfungsi sebagai hutan lindung di Dusun Sakti dibiarkan dibabat sebagai jalan oleh oknum kelompok tertentu.

Sementara tanah miliknya seluas 47 are yang sudah bersertifikat sejak tahun 2014 di Banjar Penida, Desa Sakti dekat sumber mata air penida, justru dinilai berstatus tanah kehutanan sehingga beberapa kali dia harus berurusan dengan pihak kepolisian.

Sebagai tokoh masyarakat, Nengah Setar menegaskan jika dirinya bersedia memberikan tanahnya jika diminta pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Ia rela melepas tanahnya ke pemerintah jika dimanfaatkan sebagai hutan lindung untuk kepentingan masyarakat.

"Saya hanya menuntut keadilan. Saya tidak masalah melepas tanah di dekat sumber mata air penida untuk hutan lindung, asalkan pemerintah harus adil."

• Dewan Lagi-Lagi Soroti Kecilnya Persentase Anggaran untuk Sektor Pertanian di Bali

• Kantor Pusat PLN Ditutup Sementara Setelah 2 Karyawan Dinyatakan Positif Covid-19

• Kampanye Pencegahan Covid-19, Anies Baswedan Minta Anak Buah Pakai Toa ke Dalam Pasar

"Tanah negara yang sudah bersertifikat atas nama orang lain termasuk yang menjadi penyanding tanah saya, harus juga dikembalikan kepada negara untuk kepentingan masyarakat,” tegas Nengah Setar.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung AA Ngurah Kirana dikonfirmasi menyatakan, dirinya belum tahu pasti status tanah negara yang dibanguni proyek jalan.

“Saya akan sesegera mungkin turun ke Nusa Penida untuk memastikan apakah tanah itu asetnya provinsi atau aset Pemkab Klungkung. Saya akan koordinasi dengan pihak provinsi untuk mengecek ke lokasi. Terima kasih informasinya segera saya akan turun,” terang Kirana. (*)