Breaking News:

Akomodasi Tidak Berizin Sulit Urus Sertifikasi, Sebagian Besar Hotel di Klungkung Belum Berizin

Para pelaku industri pariwisata di Klungkung hingga saat ini masih sulit mengurus sertifikasi penerapan protokol kesehatan

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Sejumlah hotel dan resraurant yang dibangun di atas tebing karang di Pulau Lembongan, Nusa Penida belum lama ini. Sebagian besar hotel dan restaurant di Klungkung belum berizin. 

TRIBUN-BALI.COM, SEMARAPURA-Para pelaku industri pariwisata di Klungkung, Bali hingga saat ini masih sulit mengurus sertifikasi penerapan protokol kesehatan.

Dari sekitar 600 lebih hotel dan restaurant di Klungkung, hingga Kamis (13/8/2020) hanya 53 yang mengurus sertifikasi.

Alasannya ternyata karena sebagian besar akomodasi di Klungkung, Bali belum berizin.

Plt Kadis Pariwisata Klungkung, Ida Bagus Mas Ananda menjelaskan, beberapa pelaku akomodasi wisata seperti hotel dan restaurant sudah mengajukan untuk sertifikasi.

Koster Bantu Anggaran Proyek Pasar Banyuasri Buleleng Rp 50 Miliar

Pembiayaan JKN di Bangli Kurang Rp. 3,2 Miliar

Jembatan Terusan Kota Negara ke Pengambengan Diharapkan Cepat Rampung

Namun mereka terkendala dengan perizinan.

"Izin operasional dari usaha hotel atau restaurant ini menjadi syarat sertifikasi juga," ungkap Ida Bagus Mas Ananda.

Ia pun memaparkan, berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Klungkung, dari total 490 hotel dan bungalow di Klungkung, 374 diantaranya belum berizin.

Sementara untuk restaurant, dari total jumlahnya 348 yang tersebar di seluruh Klungkung, 318 yang tidak berizin.

"Ini lah yang menyulitkan kami. Banyak akomodasi pariwisata yang belum ada izin operasionalnya di Klungkung," ungkapnya.

Mengatasi hal itu, pihaknya sudah memberi kebijakan agar pengelola akomodasi wisata belum berizin menandatangani fakta integritas.

Agar tetap dapat melakukan sertifikasi, namun syaratnya dalam waktu kurang dari sebulan pengelola akomodasi wisata itu harus mengurus izin operasionalnya.

"Sampai saat ini baru 53 hotel dan restaurant yang urus sertifikasi. Padahal sebelum 11 September 2020, semua harus sudah memiliki sertifikat protokol kesehatan untuk dapat beroperasional," ungkapnya. (*).

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved