Breaking News:

Pembiayaan JKN di Bangli Kurang Rp. 3,2 Miliar

Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi ratusan ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Bangli mengalami kekurangan

Tribun Bali/Muhammad Fredey Mercury
Kadisos Bangli, I Wayan Karmawan 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI – Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi ratusan ribu Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Bangli, Bali mengalami kekurangan.

Berdasarkan hasil penghitungan, total kekurangan anggaran JKN 2020 mencapai Rp. 3,2 miliar.

Kepala Dinas Sosial Bangli, I Wayan Karmawan menjelaskan, pembayaran iuran JKN PBI semula dilakukan dengan dana sharing antara Pemkab Bangli dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Namun karena kondisi pandemi Covid-19 anggaran tersebut dikurangi.

Jembatan Terusan Kota Negara ke Pengambengan Diharapkan Cepat Rampung

Jelang Duel Perempat Final, Gelandang Barcelona, Arturo Vidal Tebar Ancamana Kepada Bayern Muenchen

Cegah Penyebaran Covid-19, Upacara Bendera 17 Agustus di Tabanan Digelar Sederhana

“Semula untuk tahun 2020 disediakan anggaran sebesar Rp. 18 miliar dari provinsi. Namun berdasarkan Surat Dinas Kesehatan Provinsi Bali no.440/14565/Jamkesmutu.Dinkes tanggal 28 Juli, sharing BKK Provinsi Bali bulan Juli hingga Desember hanya dapat diamprah untuk 72.634 orang peserta per bulan. Besaran dananya yakni Rp. 15 miliar lebih,” ujarnya Kamis (13/8/2020).

Karmawan yang saat itu didampingi Kasi Pendataan, Kelembagaan, dan Kemitraan Dinsos Bangli, Neneng Setiawati mengatakan, hingga per bulan Agustus 2020 kepesertaan JKN APBD sebanyak 120.071 orang.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, kebutuhan anggaran selama satu tahun mencapai Rp. 48,5 miliar.

Sedangkan anggaran yang tersedia di Kabupaten Bangli hanya sebesar Rp. 30,2 miliar.

“Dengan demikian diperkirakan kami masih kekurangan anggaran Rp. 3,2 miliar untuk pembayaran iuran di bulan Desember. Kami juga telah mengusulkan tambahan anggaran di APBD Perubahan untuk menutupi kekurangan ini,” ucapnya.

Mantan Kalaksa BPBD Bangli itu juga mengatakan, kekurangan anggaran ini membuat pihaknya belum berani membuka ‘keran’ bagi masyrakat untuk berpindah dari kepesertaan mandiri ke PBI daerah.

Pihaknya juga lebih selektif dalam menambah kepesertaan PBI baru, yakni hanya pada masyarakat miskin yang sedang sakit dan belum memiliki JKN KIS.

“Kalau mengubah dari kepesertaan mandiri ke PBI ini tidak mengubah angka 95 persen kepesertaan JKN. Hanya biayanya saja, dari semula mandiri ke pembiayaan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga perlu edukasi, karena yang dibiayai pemerintah itu orang-orang yang tidak mampu. Kalau mereka yang mampu sebaiknya mandiri meskipun kelas III. Tidak berebut lah dengan orang-orang yang tidak mampu,” tandasnya. (*).

Penulis: Muhammad Fredey Mercury
Editor: Putu Dewi Adi Damayanthi
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved