Badung Rasionalisasi Target PAD 2020 Sekitar 49 Persen atau Menjadi Rp 2,7 Triliun

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA – Di tengah pandemi covid-19 ini kabupaten Badung menyadari akan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) tidak tercapai dari angka yang ditetapkan sebelumnya.

Sehingga pemerintah setempat melakukan rasionalisasi target  PAD sebesar Rp 2.601.520.772.474,94. atau berkurang sebesar 49,06 persen dari APBD Induk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 5.303.069.994.167,98.

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengaku sejak awal bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini, pandemi covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

Untuk itu, target pendapatan asli daerah dilakukan rasionalisasi sebesar Rp2.601.520.772.474,94 , sehingga target pendapatan asli daerah menjadi sebesar Rp 2.701.549.221.963,04.

• Penjualan & Pendapatan Usaha Anjlok, Pertamina Catat Kerugian US$ 767,91 Juta di Semester I-2020

• Trump Larang Beroperasi, TikTok Akhirnya Ajukan Gugatan kepada Pemerintah AS

• Disbud DKI: Gedung Kejaksaan Agung Belum Terdaftar sebagai Cagar Budaya

"Rasionalisasi tersebut dilakukan mengingat berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestic selama masa pandemi covid-19," katanya saat membacakan jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi–fraksi DPRD Kabupaten Badung atas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 19 Tahun 2019 tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Senin (24/8/2020).

Pihaknya mengatakan adapun rasionalisasi PAD terutama bersumber dari rasionalisasi pendapatan pajak daerah yakni sebesar Rp 2.560.637.970.894,95 atau berkurang sebesar 53,79 persen, sehingga target pajak daerah menjadi Rp.2.200.196.693.545,02.

Terkait itu, kekurangan realisasi pendapatan asli daerah pada sisa kurun waktu lima bulan ini, lanjut Giri Prasta akan diperoleh dari sumber pendapatan lainnya.

 Mulai dari Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan.

"Wajib pajak biasanya melakukan pembayaran menjelang jatuh tempo pembayaran pajak, yakni pada tanggal 30 November 2020," katanya.

Disinggung mengenai penggratisan PBB bagi warga asli Badung, khususnya lahan yang tak dikomersialkan, Giri Prasta menyatakan tetap berlanjut atau digratiskan.

 Semua itu katanya karena yang dikenakan pajak adalah tanah yang bukan milik orang Badung.

"Jadi tanah yang  milik orang badung Itu yang dimaksud dengan tanah-tanah yang tidak dikomersilkan. Artinya ada juga tanah yang dikomersilkan ini, ada yang sudah dipergunakan untuk usaha. Kalau untuk masyarakat asli Kabupaten Badung itu tidak dipungut pajak," tegasnya.

Terkait pendapatan, pendapatan juga bisa berasal dari biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Ini melihat tren penerimaan BPHTB pada tahun-tahun sebelumnya, menurut Giri Prasta wajib pajak ramai melakukan transaksi dan peralihan hak atas tanah dan bangunan pada triwulan keempat (Oktober-Desember).

• Pasca Staf Diamankan karena Bawa Sabu, Kantor Otban Wil IV Akan Lakukan Tes Urine Seluruh Pegawai

• Polantas Polres Badung bersama Bhabinkamtibmas dan Pecalang Atur Arus Lalu Lintas di Mengwi

• Tips agar Gorengan Tidak Berbahaya untuk Kesehatan, Lakukan 6 Langkah Ini

 Begitu juga pendapatan dari pajak hotel, restoran, dan hiburan yang dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli telah menunjukkan peningkatan realisasi.

"Kami berharap dengan adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali melakukan pembukaan wisatawan domestik dan kebijakan pemerintah pusat, agar pelaksanaan MICE  (meeting, incentive, convention, and exibhition) diadakan di Bali serta mendorong agar wisatawan domestik melakukan perjalanan ke Bali dapat meningkatkan okupansi kamar hotel. Sehingga berpengaruh pada realisasi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan," jelasnya.

Ada pula pendapatan dari pajak penerangan jalan, yang tetap memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Badung.

 Juga pendapatan dari penagihan piutang pajak daerah kepada wajib pajak yang telah melakukan perjanjian angsuran.

 "Ini konsep yang sudah kita siapkan. Jelasnya begini, kami senantiasa menggunakan prinsip money follow function, uang mengikuti bentuk,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Giri Prasta juga menyatakan tak sependapat dengan beberapa pandangan dewan.

Pertama, terkait rancangan belanja daerah minimal sama atau lebih kecil dibandingkan dengan rancangan pendapatan daerah.

Pasalnya berdasarkan ketentuan pasal 83 sampai dengan pasal 88 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diperbolehkan belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah atau APBD mengalami defisit sepanjang besaran defisitnya tidak melampaui batas maksimal defisit yang ditetapkan oleh menteri keuangan serta defisit tersebut dapat didanai dari pembiayaan daerah.

"Jadi berdasarkan hasil audit BPK RI, SILPA tahun anggaran 2019 yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit belanja apbd adalah sebesar Rp 278.775.207.361,18 dan atas hal tersebut telah pula dicantumkan dalam postur Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2020. Selain itu merujuk ketentuan III 3c Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020, mewajibkan silpa harus dimanfaatkan secara penuh atau silpa tahun berjalan nol," tungkasnya. (*)