Breaking News:

Pelaku Usaha di Klungkung Belum Sediakan Tempat Cuci Tangan, Akan Dibina Sebelum Diambil Tindakan

"Kami di Klungkung bertahap dulu. Sosialisasi dan pembinaan dulu, nanti setelah dua minggu barulah kami mulai dengan penindakan jika ada yang melangg

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Seorang warga sedang mencuci tangan, di fasilitas yang disediakan Pemkab Klungkung, Kamis (27/8/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Pasca diterapkannya Pergub Bali No 46 Tahun 2020, Satpol PP Klungkung kembali memperketat pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan.

Bahkan Kasatpol PP Klungkung I Putu Suarta menegaskan, masih ada beberapa pelaku usaha yang belum menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat untuk mencuci tangan.

Kasatpol PP Klungkung I Putu Suarta menjelaskan, pasca dikeluarkannya Pergub No 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Covid-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, Satpol PP Klungkung akan mulai memperketat pengawasan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di Klungkung. Jumat (28/8/2020) hari ini, Satpol PP turun ke Pasar Galiran dan Terminal Galiran untuk kembali mengingatkan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker.

Serta mengingatkan pelaku usaha atau pengelola tempat publik, untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh menggunakan thermogun, serta pembatasan jarak.

Alami Laka Tunggal di Gatsu Denpasar, Made Suryabrata Tak Sadarkan Diri

Sugiasa Cs Ikut Sekolah Kepimpinan, Para Cakada Digembleng Virtual oleh Megawati

Sukseskan Ketahanan Pangan, Kodam IX/Udayana Gelar Panen Padi Perdana Hasil Kerja Sama Terpadu

"Kami amati selama ini, masih ada pelaku usaha yang belum menyiapkan protokol kesehatan. Sementara kalau warga, secara umum semua masih taat menggenakan masker. Namun kami harus terus ingatkan, karena saat ini sudah ada Pergub yang mengaturnya," ungkap Putu Suarta.

Terkait hal itu, pihaknya akan menyambangi tempat usaha yang belum menerapkan protokol kesehatan dan melakukan pembinaan secara persuasif terlebih dahulu.

Terkait penerapan Perda tersebut, tahap awal pihaknya melakukan sosialiasasi dan pembinaan terlebih dahulu selama dua minggu.

Setelah itu barulah dilakukan penindakan dan pemberian sanksi jika ada pihak yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan yang telah diatur dalam Pergub No 46 Tahun 2020.

Zona Oranye, Tabanan Belum Terapkan Sekolah Tatap Muka, Disidik Rencana Beri Subsidi Pulsa 

BPJamsostek Bali Denpasar Targetkan 259.476 Penerima BSU, Masih Kurang 6 Persen

Jaksa Pinangki Tolak Diperiksa Penyidik Mabes Polri karena Ingin Dijenguk Anaknya

" Kami di Klungkung bertahap dulu. Sosialisasi dan pembinaan dulu, nanti setelah dua minggu barulah kami mulai dengan penindakan jika ada yang melanggar," jelasnya.

Sesuai dengan Pergub No 46 Tahun 2020, jika ada pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas dan menerapkan protokol kesehatan, akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta, lalu dipublilasikan di media massa sebagai pelaku usaha yang tidak taat protokol kesehatan, dan pembekuan sementata izin usaha.

Sementara jika ada warga yang tidak mentaati protokol kesehatan, seperti tidak menggenakan masker diganjar sanksi denda Rp 100 ribu dan penundaan pemberian pelayanan administrasi. (*)

Penulis: Eka Mita Suputra
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved