Sponsored Content

Perhatikan Kesejahteraan Anggota BPD, DPRD dan Pemkab Sepakati Ranperda Tentang BPD Klungkung

DPRD dan Pemkab Klungkung menggelar rapat paripurna dengan agenda, penetapan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Badan Permusyawaratan Desa,

Tribun Bali/Eka Mita Suputra
Rapat paripurna dengan agenda, penetapan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Badan Permusyawaratan Desa, DPRD dan Pemkab Klungkung di Kantor DPRD Klungkung, Senin (5/10/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - DPRD dan Pemkab Klungkung menggelar rapat paripurna dengan agenda, penetapan ranperda (rancangan peraturan daerah) tentang Badan Permusyawaratan Desa, di Kantor DPRD Klungkung, Senin (5/10/2020).

Semua fraksi di DPRD menyetujui ranperda tersebut, dan berharap ke depan kinerja BPD bisa lebih maksimal di setiap desa.

Sebelum disepakati bersama, setiap fraksi menyampaikan pandangan akhirnya terkait ranperda tersebut.

Seperti pandangan fraksi Hanura yang dibacakan Gede Artison Andarawata.

Menurutnya Fraksi Hanura dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk disahkan menjadi Perda.

Ditangkap Saat Menempel Sabu, Maximus Didakwa Tiga Pasal

Citarasa Kopi Kelompok Tani Br. Jempanang Diakui dengan Kategori Kopi Specialty Grade

1.387 Peserta Telah Mendaftar Ikuti Program We Love Bali

Menurut Fraksi Hanura, sosialisasi Perda dan Ranperda harus benar-benar dilakukan dengan serius.

Dikatakan lokasi sosialisasi yang kerap digunakan selama ini yakni di Gedung Praja Mandala di Kantor Bupati tidak strategis.

Terbukti dari minimnya undangan yang hadir. Sehingga diharapkan lokasi sosialisasi digelar di kecamatan masing-masing.

"Fraksi Hanura mengimbau agar sosialisasi Ranperda dan Perda dilakukan secara serius ke setiap kecamatan dengan mengundang seluruh komponen yang berkompeten di setiap kecamatan," ungkapnya.

Satlantas Polres Jembrana Bagikan Ratusan Stiker dan Sosialisasi Patuh Pakai Masker

9 Artis yang Nama Aslinya Ternyata Beda Jauh dari Nama Panggung Mulai Via Vallen Hingga Syahrini

Sosok Panglima TNI Hadi Tjahjanto, Dijuluki Otak Setan Saking Cerdasnya

Fraksi PDI Perjuangan. Dalam pendapat akhirnya yang dibacakan Ni Ketut Sukarni, Fraksi PDIP dalam rekomendasinya berharap agar Bupati harus memperhatikan nafkah yang memadai, dan diatur secara tegas.

"Saudara bupati agar tidak menjadikan anggota BPD sebagai tenaga sukarela secara sepihak, yang artinya anggota BPD menjadi anggota yang suka mengabdikan dirinya selaku tokoh masyarakat. Di satu pihak pemerintah rela memberikan penghasilan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.

Hal serupa diungkapkan Fraksi Gerindra melalui pembicaranya Wayan Widiana. Fraksi Gerindra menekankan agar kesejahteraan ketua dan anggota BPD harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

Paulo Sergio Resmi Mengundurkan Diri dari Bali United, Saya Cinta Bali United

Ini Klasemen Liga Inggris, Manchester United Dekat Zona Degradasi, Liverpool Melorot Ke-5

Oknum Polisi Asal Denpasar Dilaporkan, Diduga Lakukan Penipuan Penjualan Sepeda Motor

Sementara dua fraksi lainnya, yakni Fraksi Nasdem dan Golkar juga sepakat agar Ranperda BPD tersebut disahkan dan ditetapkan sebagai Perda.

Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom menjelaskan, dirinya prihatin selama ini anggota BPD hanya memperoleh nafkah sebesar Rp 200 Ribu per bulan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Bali
  • Berita Terkait :#Sponsored Content
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved