Polda Periksa Keluarga yang Diduga Korban Penyekapan di Denpasar

Dodi menjelaskan, informasi adanya dugaan penyekapan itu berawal dari media sosial. Karena heboh di media sosial, dirinya bersama Tim Resmob Polda Bali kemudian menuju ke lokasi kejadian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

"Awalnya adalah media sosial yang viral. Kemudian kami respons sebagai bentuk pelayanan publik mengecek TKP atas dasar kemanusiaan. Kami mengambil tindakan diskresi kepolisian," tegas Dodi.

Polisi, kata Dodi, juga telah memeriksa kondisi kesehatan tiga orang yang ada di dalam rumah yang disegel tersebut yakni Hadi, Uni , Alfian. Hasilnya, tidak ada ditemukan bukti kekerasan fisik, dan kondisi mereka bertiga sehat-sehat saja dan bisa melanjutkan aktivitas sehari-hari.

Dodi menjelaskan, saat ini rumah di atas lahan yang bersengketa tersebut saat ini masih ditempati oleh Hadi dan keluarga. Namun demikian, lanjut dia, untuk bukti kepemilikan resmi, dan sah, saat ini memang dimiliki oleh pihak anggota TNI Pelda Muhaji dengan sertifikat tanah nomor 11392.

"Dan sudah pernah dilakukan somasi untuk mengosongkan rumah. Namun tidak diindahkan oleh bapak hadi dan keluarga," kata Dodi.

Saat ini, Polda Bali bersama Polresta Denpasar masih mendalami soal sengketa kepemilikan lahan yang melibatkan Ketut Gede Pujiama, Wayan Padma, Hendra dan keluarganya serta Muhaji.

Sementara itu, Kepala Hukum Kodam Kolonel CHK Edhi S yang hadir dalam jumpa pers dengan awak media menjelaskan pihak Kodam IX Udayana saat ini masih mendalami permasalah tersebut. Pihaknya mengaku sudah memeriksa Pelda Muhaji namun hingga saat ini belum ditemukan adanya unsur pidana dalam upaya penyegelan rumah di lahan yang diklaim milik Muhaji itu.

"Sudah kami lakukan pemeriksaan, seperti disampaikan Pak Dir, belum ditemukan ada unsur pidana. Tapi kami masih dalami, kalau ada bukti-bukti yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tentunya akan diproses hukum secara pidana penyekapan," katanya.

Edhi juga menjelaskan, dalam peraturan di tubuh TNI, tak hanya mengenal sanksi pidana, melainkan sanksi disiplin. 

"Artinya, kalau memang tidak dipenuhi secara pidana, tapi jatuhnya pelanggaran disiplin, tetap kami jatuhi hukuman disiplin," tegas Edhi.

Edhi mengklarifikasi bahwa saat anggota TNI mendatangi rumah bersama sejumlah orang untuk menyegel, sebetulnya keluarga Hadi dan Hendra sudah mengetahui. 

"Jadi sebelum dilakukan pemasangan plang, sudah didahului dengan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan, nah pada saat pemasangan, itu juga sudah ditawarkan, kepada yang bersangkutan. Jadi yang diluar maunya di dalam, yang di dalam mau keluar. Jadi keinginan muhaji, untuk setia di dalam. itu memang keinginan penghuni sendiri di dalam," ucap Edhi.

Sementara itu, Hendra kepada awak media mengaku dirinya tetap ngotot ingin mempertahankan rumah sewa itu lantaran dirinya dan keluarga merasa sudah membayar uang sewa sejak 2014 sampai tahun 2047. "Itu kan masih hak saya, kalau ada yang ingin mengambil ya saya tolaklah," kata Hendra.