Breaking News:

PSR Sebut Demokrat Ingin UU Omnibus Law Sejalan Dengan Konsep Tri Hita Karana

Pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menimbulkan kontroversi di masyarakat

Tribun Bali/Ragil Armando
Foto: Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Rabu (14/10/2020). 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Pengesahan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Pasalnya, bagi sebagian kalangan, undang-undang tersebut dianggap merugikan, terutama persoalan ketenagakerjaan dan lingkungan.

Bahkan, dari 9 Fraksi di Senayan yang ikut melakukan pembahasan, dua Fraksi memutuskan menolak dan menyatakan walk out, yakni Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sikap ini ditegaskan kembali oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana (PSR) disela-sela Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi VI DPR RI di Bali Creative Industry Center di Kota Denpasar, Bali, Rabu (14/10/2020).

Baca juga: Pjs Bupati Karangasem Ajak Semua Perbekel Perangi Covid-19

Baca juga: Pemerintah Indonesia Beli Vaksin Covid-19, Epidemiolog Sebut Emergency Use Authorization Berbahaya

Baca juga: Kunjungan Kerja ke Bali, Ini yang Dilakukan Komisi VI DPR RI

Ia menyatakan bahwa UU Omnibus Law dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan.

"Sebetulnya apa pun itu bagaimana lingkungan harus terjaga, agar manusianya diberikan kesejahteraan. Jangan melawan filosofi Bali 'Tri Hita Karana'," katanya.

Sebagai Wakil Rakyat, dirinya ingin setiap keputusan harus berpihak dan menguntungkan masyarakat.

Maka dari itu, fungsi pengawasan sangat diperlukan.

"Kita ini di Parlemen, harus ada Cek dan Balance. Jika ada satu UU, tentu kita harus menjaga agar kedepannya yang diuntungkan itu masyarakat dan lingkungan terjaga," tandasnya.

Dirinya sebagai kader Partai Demokrat, tentunya akan tegak lurus dengan keputusan partai.

"Fraksi dan anggota mengikuti apa yang menjadi ketentuan pimpinan Fraksi dan Ketua Umum kami," tegasnya.

Lebih lanjut, soal UU Omnibus Law di Bali, dirinya lebih menyoroti soal lingkungan.

Jangan sampai, dengan adanya UU tersebut alam dan lingkungan Bali tidak lagi terjaga dengan baik.

"Kalau saya dari Bali, agar alamnya terjaga, manusianya mendapat kesejahteraan, filosofi Tri Hita Karana juga langgeng di Bali jadi destinasi utama dibidang pariwisata," pungkasnya. (*).

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved