Dewan Buleleng Akan Awasi Proyek Infrastruktur dari Dana PEN, Pastikan Tenaga Kerja Lokal Dilibatkan

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA  – Anggota DPRD Buleleng akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pengerjaan proyek infrastruktur yang dibiayai melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan adanya masyarakat Buleleng yang dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Sehingga dana yang dipinjam dalam jumlah yang besar itu betul-betul bisa memberikan manfaat, utamanya untuk memulihkan perekonomian masyarakat Buleleng yang terdampak akibat pandemi covid-19.

Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Gede Wandira Adi ditemui Selasa (3/11/2020) mengatakan, harapan ini juga telah ia sampaikan langsung kepada Bupati Buleleng, Putu Agus Surandnyana.

Baca juga: 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh, Mulai Sistem Kerja Kontrak hingga Alasan PHK

Baca juga: Soal dan Jawaban SD Kelas 4-6 di TVRI, Edisi 4 November 2020: Bahas Pengawetan Makanan

Baca juga: Tak Hadir Saat Dipanggil Bareskrim, Ketua Eksekutif KAMI Ahmad Yani Utus Belasan Kuasa Hukumnya

Mengingat, berkaca dari proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang menelan anggaran mencapai Rp 159.52 Miliar, Wandira menyebut hanya 10 persen tenaga kerja lokal yang dilibatkan.

Sementara sisanya, merupakan tenaga kerja dari luar Buleleng dan luar Bali.

“Dana yang dipinjam dari program PEN ini kan sangat besar, Rp 571 Miliar. Kami ingin masyarakat Buleleng bisa dilibatkan bekerja di proyek itu.

Oke lah kontraktor lokal sering kalah karena tidak memiliki Surat Keterangan Ahli (SKA) dan Surat Keterangan Terampil (SKT).

Tapi setidaknya dalam program PEN ini, siapapun nanti kontraktornya yang menang tender, masyarakat Buleleng harus dilibatkan ya minimal jadi tukang atau pengayahnya,” ucap Wandira.

Kedepan, melalui Komisi II DPRD Buleleng, pihaknya akan ikut melakukan pengawasan, untuk memastikan banyak pekerja lokal yang diserap pada seluruh proyek infrasturktur yang didanai dari program PEN.

“Yang namanya proyek memang harus kejar tayang, sehingga SDM harus disiapkan dengan baik. Dalam waktu dekat kami akan rapat dengan Gapensi, agar masyarakat Buleleng bisa diserap. Saya juga bangga 50 persen dari pinjaman PEN itu untuk masyarakat Buleleng seperti pembuatan jembatan, irigasi dan jalan. Mudah-mudahan proyek itu bisa digarap oleh pekerja lokal Buleleng,” terang Wandira.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng, I Putu Adiptha menegaskan, dalam pengerjaan proyek infrasturkur yang dibiayai dari dana PEN memang telah diatur sedapat mungkin menggunakan tenaga kerja lokal.

Persyaratan itu juga dicantumkan dalam dokumen lelang. Bahkan, sebelum pengerjaan dimulai, pihaknya juga akan melakukan pengecekan terhadap tenaga kerja yang dilibatkan.

“Sebelum teken kontrak, pekerja akan dihadirkan untuk memastikan benar nggak melibatkan tenaga kerja lokal. Jadi pasti akan di cek nanti. Jika tidak melibatkan tenaga kerja lokal, maka akan diberikan teguran,” terang Adiptha.

Baca juga: Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Jembrana Capai 91 Persen

Baca juga: Kepergok Maling Ayam, Motor Swastama Dibakar Warga di Bangli

Baca juga: Sekitar 7.000 UMKM di Badung Telah Menerima BPUM Melalui Bank BRI

Sementara terhadap proyek revitalisasi Pasar Banyuasri yang diklaim hanya sedikit menggunakan tenaga kerja lokal, Adiptha menyebut, saat awal proyek itu dimulai, pihak rekanan dalam hal ini PT Tunas Jaya Sanur sudah melibatkan sebanyak 60 persen tenaga kerja lokal asal Buleleng.