Breaking News:

Dirancang 4,3 Triliun, Fraksi Golkar Sebut Rancangan APBD Badung 2021 Kurang Realistis

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung sebelumnya dirancang sebesar Rp 4.3 Triliun lebih.

Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Komang Agus Aryanta
I Nyoman Suka, SE saat membacakan pemandangan umum fraksi partai Golkar DPRD Kabupaten Badung pada sidang Paripurna Dewan, Senin (9/11/2020) 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung sebelumnya dirancang sebesar Rp 4.3 Triliun lebih.

Namun anggaran itu dipandang kurang realistis oleh fraksi Golkar.

Pasalnya, fraksi Golkar berasumsi besaran pendapatan daerah Kabupaten Badung tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,5 triliun.

“Asumsi kami, kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah hanya sekitar 50 persen yang pada tahun-tahun sebelumnya kisaran 80 persen sampai dengan 85 persen. Dengan begitu APBD Badung perlu dirasionalisasi,” ujar I Nyoman Suka, SE saat membacakan pemandangan umum fraksi partai Golkar DPRD kabupaten Badung pada sidang Paripurna Dewan, Senin (9/11/2020).

Baca juga: Bali Dikabarkan Akan Buka Penerbangan Internasional 1 Desember Mendatang, Ini Penjelasan Sekda

Baca juga: Tuntut DPR RI Lakukan Legislative Review, Buruh Kembali Gelar Aksi Tolak UU Cipta Kerja

Baca juga: Tingkatkan Pariwisata di Kabupaten Bangli, Bupati Bangli Buka Pelatihan Tata Kelola Homestay

Pihaknya juga menginginkan pada tahun 2021 pemerintah memanfaatkan sektor pajak hotel dan restoran.

Pasalnya berdasarkan data bulan oktober 2020 terdapat 1.332 hotel dan restoran di Kabupaten Badung yang menunggak pajak dengan kisaran piutang pajak sebesar Rp 650 miliar, dan piutang ini sebelum pandemi Covid-19.

“Pajak daerah sebagai primadona pendapatan daerah utamanya pajak hotel dan restoran perlu adanya upaya-upaya peningkatan pendapatan melalui sektor tersebut. Dengan adanya tunggakan pajak maka perlu dilakukan upaya-upaya penagihannya karena sesungguhnya konsumen sudah melakukan kewajiban pajaknya 10 persen kepada Kabupaten Badung. Di samping itu pula kami mendorong pemerintah untuk mengedepankan metode pemungutan pajak dengan online sistem dan real time,” tegasnya.

Baca juga: Pernah Ada 2000 Wisatawan Berkunjung, Kini Desa Wisata Pinge Tabanan Masih Sepi Pengunjung

Baca juga: Kabar Duka Model Dylan Sada Meninggal Dunia di AS, Pernah Alami Kisah Pilu Ini

Baca juga: Sudiarta Siap Mundurkan Warung dari Depan Stadion Dipta Asalkan Ada Kejelasan dari Pemerintah

Lanjut dijelaskan, di saat kondisi APBD Badung yang mengalami kontraksi yang sangat dalam ini, maka anggaran belanja daerah diminta lebih difokuskan pada program atau kegiatan wajib yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program strategis dengan bidang prioritas adalah di bidang kepariwisataan.

“Menurut pandangan kami, bidang ini harus mendapatkan perhatian lebih karena menjadi trigger pendapatan daerah Kabupaten Badung. Perlu adanya program-program inovatif sehingga recovery kepariwisataan Badung segera dapat terwujud. Di samping program wajib yang harus dibiayai, juga kami mendorong program keberpihakan kepada krama Badung yang difasilitasi oleh eksekutif dan legislatif demi kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Baca juga: Sidak Masker di Padangsambian Kelod Denpasar, Tim Yustisi Jaring 7 Pelanggar

Baca juga: Menantu dan Melania Trump Dikabarkan Menyuruh Donald Trump Menerima Nasib Kalah di Pilpres AS

Baca juga: Berkat JKN-KIS Penyakit Stroke Sak Nyoman Terlewati

Terkait dengan rancangan peraturan daerah Kabupaten Badung tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah minum tirta mangutama serta rancangan peraturan daerah kabupaten badung tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2018 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan umum daerah pasar mangu giri sedana, pihaknya meminta Badan Usaha/Perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.

“Terhadap dua raperda tersebut kami fraksi golkar sependapat untuk menjadikan raperda tersebut menjadi perda dengan catatan Pelayanan PDAM Tirta Mangutama dapat ditingkatkan sehingga tidak terjadi lagi keluhan masyarakat terhadap pelayanan air bersih. Selain itu penyertaan modal untuk mendanai peremajaan jaringan pdam, merupakan belanja modal. Sehingga dengan demikian nantinya mampu meningkatkan income generating,” tegasnya.

Nyoman Suka, juga menjelaskan penyertaan modal pada perumda Mangu Giri Sedana bertujuan untuk revitalisasi beberapa pasar, tentu revitalisasi ini nantinya mampu meningkatkan pendapatan PD pasar. 

Semua itu kata Suka bermuara pada kontribusi terhadap pembentukan pendapatan asli daerah kabupaten Badung.

“Sesungguhnya pelaksanaan revitalisasi pasar petang telah dilakukan pada tahun 2019, namun sampai saat ini masih menyisakan permasalahan, faktanya masih ada 4 kios yang belum dimanfaatkan. Begitu juga perlu dilakukan sebuah inovasi terhadap pasar-pasar yang ada sehingga memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk melakukan transaksi di pasar tradisional,” ujarnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved