Alih Fungsi Lahan Marak di Bali, Subak Diprediksi Akan Lenyap pada 2030

Menurut Windia, di Bali sebenarnya sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2019 tentang Subak.

Hanya saja regulasi itu seperti macan ompong karena tidak mengatur mengenai adanya alih fungsi lahan sehingga dirinya mengusulkan agar Perda Subak segera direvisi.

 "Saya katakan sekarang, Perda Subak Nomor 9 tahun 2012 endak ada apa-apanya. Tidak ada yang diberikan kepada subak, lain dengan Perda Desa Adat saat ini, ada yang diberikan kepada desa adat," kata Windia.

Bahkan Windia menyebut bahwa Perda Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak lebih jelek dari pada Perda Subak sebelumnya pada tahun 1972.

"Jeleknya apa, sedahan agung endak disinggung. Harusnya ada sedahan agung tapi sudah endak ada. Apa gunanya, melindungi subak," tegasnya.

Dengan tidak adanya pengaturan mengenai sedahan agung dalam Perda tersebut, subak seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

Pasalnya ketika terjadi permasalahan seperti sampah, kekurangan pupuk, irigasi hancur dan sebagainya, seharusnya subak melaporkannya satu pintu kepada sedahan agung.

"Itu tidak ada lagi dalam Perda 9 (tahun 2012). Makanya saya katakan di mana-mana Perda 9 tahun 2012 tidak ada apa-apanya. Dan itu lebih jelek dari perda Nomor 2 tahun 1972," sebutnya.

Akademisi Fakultas Hukum Unud, Anak Agung Gede Oka Parwata juga memprediksi bahwa subak bakal lenyap pada beberapa tahun mendatang.

 Dirinya bahkan menyebut subak bisa saja tinggal nama pada 2025 jika alih fungsi lahan kian tak terbendung.

Dirinya menceritakan, salah satu subak yang kini lahannya mulai habis yakni Subak Muwa yang berada di wilayah Ubud, Gianyar.

Tak hanya Subak Muwa, beberapa subak lain di kawasan itu seperti Subak Padang Tegal, Subak Suka Wayah dan Subak Juwuk Manis juga mengalami hal yang sama.

 Maraknya alih fungsi lahan subak di beberapa subak tersebut karena berada di kawasan pariwisata. 

"Sudah tidak ada sawah lagi, yang ada hanya pura subak," tuturnya. (*)