Rapat TAPD Badung Sempat Diskors, Banggar DPRD Protes Tak Terima Data RAPBD 2021
Pada rapat tersebut beberapa anggota DPRD Badung sempat memanas lantaran memandang TAPD tidak menghormati lembaga dewan.
Penulis: I Komang Agus Aryanta | Editor: Wema Satya Dinata
lihat foto
“Kalau hak masyarakat tidak jelas kami tunda pun tidak masalah. Masak hibah dan pokir kami sebagai anggota dewan dipermainkan,” kata Suyasa
Bahkan anggota Banggar I Wayan Sandra dan I Nyoman Satria minta sidang paripurna pembahasan APBD 2021 yang diagendakan berlangsung Selasa (24/11/2020) ditunda.
Mereka mengaku tidak mau melanjutkan sidang apabila breakdown APBD 2021 tidak jelas.
“Begini saja sidang untuk besok kita tunda sampai ada kejelasan lebih lanjut. Toh, juga penutupan 30 November,” kata Sandra.
Satria juga mengatakan kalau eksekutif tidak respons dewan akan tidak mengesahkan APBD 2021.
”Kalau tidak mampu, kita pakai APBD 2020 untuk 2021. Ya kita semua siap-siap tidak dapat gaji 6 bulan,” ujar Satria dalam rapat.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III I Putu Alit Yandinata.
Pihaknya mengaku semua yang menjadi pembahasan APBD 2021 wajib dibahas oleh dewan.
Pihaknya pun minta keterbukaan pihak eksekutif.
Melihat anggota dewan mencak-mencak, Pjs Bupati Lihadnyana pun langsung mem-briefing Sekda Adi Arnawa dan jajarannya.
Ia merasa ikut kecewa lantaran dewan yang diajak rapat tidak dapat materi rapat.
“Sebentar-sebentar. Sekali lagi tidak biasanya saya menghadiri sidang anggota dewan tidak dapat data. Saya kecewa dengan jajaran saya. Saya perintahkan Pak Sekda jangan pulang sebelum ini selesai. Saya pakai kewenangan saya sebagai Pjs agar ini selesai, Memalukan sekali ini,” tegasnya
“Sekda print-kan sekarang (data APBD 2021, red). Apa susahnya nge-print. Jangan selembar kertas disembunyikan,” kata Lihadnyana.
Kemudian, menanggapi masalah Pokir dewan, pihaknya pun minta agar difasilitasi.
Begitu juga dengan hibah para wakil rakyat.
