Breaking News:

Pembangunan Bandar Udara Bali Utara Masuk Daftar Proyek Strategis Nasional

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memasukkan pembangunan Bandar udara Bali Utara ke dalam daftar pelaksanaan proyek strategis nasional.

Tribun Bali/Ratu Ayu Astri Desiani
Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana 

TRIBUN-BALI.COM, BADUNG – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah memasukkan pembangunan Bandar udara Bali Utara ke dalam daftar pelaksanaan proyek strategis nasional.

Artinya, pemerintah akan segera membangun bandara di Bumi Panji Sakti ini dalam waktu dekat.

Praktis, Gubernur Bali Wayan Koster pun akan segera mengeluarkan penetapan lokasi (penlok) pembangunan bandara. 

Baca juga: Diperiksa Kejari, Disdikpora Badung Akui Sudah Dipanggil Terkait Pengadaan Seragam Gratis

Baca juga: Hibur Masyarakat, Denbondres Tampil Live Streaming di Denpasar Festival Saat Pandemi Covid-19

Baca juga: Duka Maradona Satukan Rivalitas Fans River Plate dan Boca Juniors, Berpelukan dalam Isak Tangis

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana ditemui Jumat (26/11/2020) mengatakan, dalam RTRW Bali memang telah disebutkan bahwa lokasi pembangunan bandar udara dilakukan di Desa/Kecamatan Kubutambahan.

Namun karena lahan di wilayah tersebut statusnya masih dikontrakkan oleh Desa Adat Kubutambahan kepada pihak ketiga, pemerintah pun menggeser lokasi pembangunan bandara ke Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. 

Mengawali rencana membangun bandara di Desa Sumberklampok, Gubernur Bali terlebih dahulu menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di desa tersebut.

Baca juga: Dikabarkan Segera Menikah, Ini Potret Canti Tachril, Calon Istri Adipati Dolken

Baca juga: Tim Yustisi Kota Denpasar Gelar Sidak Masker, 19 Orang Terjaring di Kelurahan Renon

Baca juga: Berapa Persen Pemain Bali United Dipertahankan? Ini Jawaban Teco

Hal ini ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan membagi 514 hektar lahan eks HGU PT Margarana dan PT Dharmajati dengan skema 70:30, pada Kamis (26/11/2020) kemarin, bersama Tim 9 dan BPN Bali.

Artinya, 70 persen lahan diberikan untuk warga Desa Sumberklampok lengkap dengan Sertifikat Hak Milik, dan 30 persen untuk Pemprov Bali.

Apabila dalam pembangunan bandara nanti lahan 70 persen yang telah diberikan untuk warga itu dibutuhkan untuk pembangunan bandara, maka pemerintah siap untuk membayar ganti rugi, dengan melibatkan tim appraisal independen. 

Baca juga: Masuki Musim Penghujan, Sebanyak 64.77 Meter Kubik Sampah Dibawa Arus Air Hujan di Denpasar

Baca juga: Eks Bali United Sukarja Kembali Rasakan Laga Away, Perkuat Mitra Devata di Solo

Baca juga: Kembangkan Digital Ekonomi Banyuwangi, Bupati Anas Teken MoU dengan Grab

“Dengan masuk sebagai kajian skala nasional, peraturan di bawah (Bali khususnya Buleleng) harus menyesuaikan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Provinsi otomatis juga akan berubah. Setelah ditetapkan sebagai skala prioritas nasional, Gubernur akan melanjutkan dengan mengeluarkan penlok. Saya tidak tau persis kapan penlok dikeluarkan, namun sudah ada pembahasan ke arah itu,” terang Suradnyana. 

Halaman
12
Penulis: Ratu Ayu Astri Desiani
Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved