APBD Provinsi Bali untuk Sektor Pertanian di Bawah 2 Persen, Ini Jawaban Sekda Dewa Made Indra

Perhatian pemerintah untuk sektor pertanian dirasakan masih sangat kurang. Hal ini terbukti dari anggaran untuk sektor pertanian di Anggaran Pendapata

Penulis: I Wayan Sui Suadnyana | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana
Foto: Tribun Bali/I Wayan Sui Suadnyana Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra saat ditemui usai mengikuti acara penutupan Bulan Bung Karno di Gedung Wiswa Sabha Kantor Gubernur Bali, Selasa (30/6/2020) 

Laporan Jurnalis Tribun Bali, I Wayan Sui Suadnyana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Perhatian pemerintah untuk sektor pertanian dirasakan masih sangat kurang.

Hal ini terbukti dari anggaran untuk sektor pertanian di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali tahun 2020 masih berada di bawah 2 persen.

Menjawab hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra menuturkan, bahwa Gubernur Bali telah melakukan koordinasi dengan Menteri Pertanian RI untuk memohon dukungan alokasi anggaran guna mengembangkan sektor pertanian di Bali.

Baca juga: Pengakuan Mike Tyson, Masih Sempat Hisap Ganja Sebelum Duel dengan Roy Jones Jr

Baca juga: Aparatur PN Gianyar Dites Urine, Hasilnya Nihil Pecandu

Baca juga: Angka Pasien Dalam Perawatan Covid-19 di Bali Nyaris Sentuh 1.000, Sekda Dewa Indra Angkat Bicara

"Sektor pertanian tetap mendapatkan prioritas, jangan melihat dari APBD saja karena membangun sektor pertanian kita harus mensinergikan antara potensi yang ada di APBD dan di APBN," terang Dewa Indra usai mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (30/11/2020).

Dirinya menegaskan, bahwa potensi keuangan sudah mulai disinergikan sehingga anggaran untuk sektor pertanian di Bali sudah cukup lumayan, baik dari APBD dan APBN.

Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga Sebut Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Baca juga: Awalnya Merasa Masuk Angin, Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj Ternyata Positif Covid-19

Baca juga: 6 Hal Penyebab Valentino Rossi Tampil Buruk di MotoGP 2020

Namun, Dewa Indra mengaku tidak hapal betul berapa jumlah anggaran untuk sektor pertanian pada APBD 2021 mendatang.

Menurutnya, ABPD Provinsi Bali pada 2021 fokusnya tetap pada prioritas visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu mengenai pangan, sandang, pariwisata dan kebudayaan serta infrastruktur.

Sehari sebelumnya, Dewa Indra juga berkesempatan menerima kunjungan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden RI, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar atau yang lebih akrab disapa Billy Mambrasar di Kantor Gubernur Bali, Minggu (29/11/2020).

Dalam pertemuan tersebut, Dewa Indra mendapatkan kabar bahwa Billy Mambrasar telah bertemu langsung dengan para petani milenial di Bali.

Baca juga: Tak Punya ATM, Dimas Ramadhan Kembaran Raffi Simpan Uang di Bawah Sofa dan Beberapa Tempat Rahasia

Baca juga: Pengajaran Nilai-nilai Pancasila Harus Menjawab Tantangan Zaman Begini Kata Eva K Sundari dan BPIP

Baca juga: Jerinx Ternyata Pernah Berinteraksi & Berkolaborasi dengan Penghuni Lapas Kerobokan, Masih Ingat?

Melalui kesempatan itu, Dewa Indra juga menitip pesan kepada Billy Mambrasar agar petani milenial di Bali mendapatkan antensi dari pemerintah pusat.

Bantuan yang diberikan terutama dalam prosea produksi, permodalannya serta permasalahannya.

"Jadi yang khusus pertanian dia bertemu langsung dengan petani milenial," kata mantan Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali itu.

Sebelumnya, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Provinsi Bali meminta Gubernur Bali, Wayan Koster untuk menaikkan anggaran sektor pertanian.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, I Nyoman Wirya mengatakan, Gubernur Bali harus mulai berani mendorong pembangunan sektor pertanian dengan berbagai program strategis.

Hal itu dilakukan dalam rangka menyeimbangkan peran antarsektor dalam struktur ekonomi daerah Bali.

"Disarankan untuk tidak mempertentangkan peran sektor pertanian dan sektor pariwisata, tetapi membangun sinergi yang saling menunjang untuk mendorong peningkatan sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah Bali," kata Wirya.

Hal itu Wirya sampaikan saat membacakan pandangan umum fraksinya mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Semesta Berencana tahun 2021 dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Bali masa persidangan III tahun 2020, Rabu (18/11/2020)

Menurutnya, guna mendorong peningkatan sektor pertanian dalam struktur ekonomi daerah Bali dapat dilakukan dengan secara konsisten menaikkan anggaran menjadi minimal 5 persen dari APBD Provinsi Bali.

Pihaknya juga meminta Gubernur Bali agar terus mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan produk-produk sektor pertanian.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta Gubernur Bali untuk menumbuhkembangkan entrepreneur, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta petani milenial.

Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi negeri dan swasta, melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan yang didukung anggaran dari APBD Provinsi Bali.

Tak hanya Golkar, Fraksi Partai NasDem-PSI-Hanura DPRD Bali juga turut mengingatkan agar sektor pertanian tidak dilupakan sebagai prioritas.

Sektor ini dinilai sangat relevan dikembangkan karena harkat Bali sejatinya adalah wilayah agraris.

Anggota Fraksi NasDem-PSI-Hanura, Somvir mengungkapkan, sektor pertanian sangat relevan dikembangkan karena bukan hanya sebagai manfaat nilai keekonomian, melainkan juga sebagai sarana ketahanan pangan.

"Bali tidak boleh mengalami ketergantungan pangan dari wilayah lain, melainkan malah harus bisa memenuhi kebutuhan daerah lain dari sektor agraris," kata Somvir.

Bahkan, menurut Somvir, di Bali harus dijalankan proyek food estate seperti yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam kaitan ketahanan pangan.

Selain itu, sektor pertanian juga perlu dikerjasamakan dengan menyematkan teknologi seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN).

Baginya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bisa melobi agar iradiator gamma bisa dibangun di Bali demi kepentingan pertanian dan perkebunan agar memiliki kualitas dan daya tahan lebih baik atau berbagai kerja sama dengan institusi pendidikan lainnya.

"Dan jangan lupa, Bali harus mengembangkan pertanian organik. Ini akan menjadi keunggulan bagi Bali dan berkesinambungan dengan beberapa Pergub terdahulu," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster mengaku sependapat atas saran anggota dewan untuk melakukan upaya peningkatkan struktur ekonomi Bali.

Hal itu dilakukan dengan mendorong pembangunan dan pengembangan pertanian modern, pengembangan sektor industri, UMKM dan ekonomi kreatif, serta optimalisasi Perusda/BUMD untuk bersinergi dan saling mendukung dengan sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian Bali.

Koster menegaskan, untuk menjaga kedaulatan pangan telah dilaksanakan upaya-upaya pengembangan padi lokal dan unggul termasuk padi hibrida pada lahan-lahan sawah di Bali yang merupakan food eastate warisan leluhur orang Bali.

"Di samping itu telah diupayakan juga pengembangan pangan lokal yang cocok tumbuh di Bali seperti jagung, umbi-umbian termasuk porang," tuturnya. (*)

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved