Kasus Covid-19 Jelang Pilkada 2020 Naik, Tim Satgas Siapkan Beberapa Strategi Ini

Laporan wartawan Tribun Bali, Adrian Amurwonegoro

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menjelang Pilkada Serentak 2020 justru angka kasus Covid-19 di sejumlah wilayah di Indonesia masih terus mengalami peningkatan, tak terkecuali di Provinsi Bali.

Hal ini menjadi perhatian khusus Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat maupun Daerah. 

Munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 saat Pilkada Serentak 9 Desember 2020 dari kerumunan haruslah diantisipasi.

Baca juga: Parma Taklukkan Genoa, Torino Gagal Mengalahkan Sampdoria

Baca juga: Hari Ini Selasa 1 Desember 2020, Polda Metro Jaya Dijadwalkan Periksa Rizieq Shihab dan Menantunya

Baca juga: Habiskan Rp 1 Miliar Lebih, Seluruh Pegawai di Pemkab Badung Dites Swab Massal

Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto mengatakan, sejumlah strategi telah disiapkan Satgas Penanganan Covid-19 pusat maupun di Bali. 

Salah satunya adalah memastikan kesiapan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Pada hari Minggu (29/11/2020) malam dilakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pusat guna mengatasi pelonjakan kasus Covid-19, termasuk potensi kerumunan masa selama pelaksanaan rangkaian pemilihan Kepala Daerah," terang Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto melalui keterangan tertulis kepada Tribun Bali.

Baca juga: Perubahan Jadwal Cuti Bersama dan Hari Libur Nasional Desember 2020, Tambahan Libur Pilkada

Baca juga: Harga Emas Jatuh Lagi, Bulan Terburuk Dalam 4 Tahun

Baca juga: Berhati Tajam, Menikmati Hidup Mewah Saat Umur Ini Bagi yang Lahir Selasa Umanis Uye

Adapun koordinasi dipimpin langsung oleh Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Letjen TNI Doni Monardo.

Disampaikan oleh Kapok Sahli Pangdam IX/Udayana, Ketua Bidang Data dan TI STPC19 menyebutkan tentang update kenaikan kasus pada 12 provinsi tertinggi, serta pemanfaatan teknologi untuk pelacakan kontak yang agresif dan targeted.

Brigjen TNI Hendrikus Joko Rianto juga menegaskan tentang penegakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Baca juga: Babak Baru Temuan Mayat WNI di Dalam Koper di Mekkah Arab Saudi, 2 WNI Ditangkap Otoritas Keamanan

Baca juga: KPK dan Kejaksaan Agung Terus Awasi Aset Pemprov NTB di Gili Trawangan

Baca juga: Luhut Minta Tak Ada Lagi Kerumunan, Soroti Penanganan Kasus Covid-19 di Bali

Sebagaimana disampaikan Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI Marsma TNI Jorry S. Koloay, S.I.P., M.Han, tentang tugas TNI adalah dalam rangka pengamanan dan penegakan protokol kesehatan pada masa Pilkada Serentak Tahun 2020.

"Yang dilaksanakan di 270 wilayah di Indonesia yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, yang mana tahapan pilkada sudah memasuki masa kampanye ke masa tenang dilanjutkan kegiatan pemungutan suara pada 9 Desember 2020," ujarnya.

Selanjutnya, disampaikan evaluasi dan rekomendasi dalam pelaksanaan tugas TNI dalam pengamanan dan penegakan protokol kesehatan selama masa kegiatan Pilkada Serentak tersebut.

Baca juga: Jerinx Baca Cerita Fiksi Ini Sebelum Masuk Lapas Kerobokan

Baca juga: Pajang Atribut Sepakbola Bersejarah di Kamar, Taufiq: Biar Jadi Ruang Obrol Keluarga dan Tamu

Baca juga: Jasad Wanita WNI Dalam Koper di Arab Saudi Terungkap, Korban Melarikan Diri dari Majikan

"Sehingga Pilkada Serentak Tahun 2020 dapat berjalan dengan baik, aman tertib dan lancar serta protokol kesehatan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan semua pihak untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19," ucap Kapok Sahli.

Kapok Sahli juga menuturkan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi terhadap semua pihak baik pemerintah daerah, TNI dan Polri dalam menangulangi penyebaran Covid-19 selama kegiatan pengamanan rangkaian Pilkada serentak sedang berlangsung.

"Eksekusi terhadap pelanggaran protokol kesehatan agar lebih serius dilakukan di setiap daerah serta mengefektifkan kembali posko-posko Satgas Covid-19 yang ada di seluruh provinsi, kabupaten dan kota," kata dia.

Dengan begitu, setiap perkembangan akan segera diketahui untuk menjadi laporan kepada Komandan Satgas di daerah masing-masing guna mengambil langkah dan tindakan yang tepat dan cepat dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Update terkini kondisi RS juga dipaparkan, salah satunya di Bali, mengenai positive rate dan fatality rate serta kesiapan RS dalam menghadapi pelonjakan kasus, maupun langkah-langkah antisipasi dan strategi Satgas Daerah dalam pelaksanaan pilkada.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. Ketut Suarjaya, MPPM., menegaskan bahwa seluruh pasien yang terbukti positif dilakukan isolasi terpusat di hotel-hotel yang telah ditetapkan dan disiapkan, sehingga tidak ada lagi isolasi mandiri.

"Kebijakan pemerintah Provinsi Bali tidak ada lagi dilakukannya isolasi mandiri bagi pasien yang OTG (tanpa gejala), tetapi dilakukan isolasi secara terpusat di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Bali," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar tidak ada lagi masyarakat yang berkumpul atau berkerumun dalam jumlah besar.

Hal ini dia tekankan, menyusul meningkatnya kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta pada periode 25-30 November 2020 sebanyak 8.598 kasus, dari 5.168 kasus pada periode 28 Oktober-3 November.

Sementara di Bali, kasus terkonfirmasi positif naik dari 386 kasus pada periode 28 Oktober-3 November, menjadi 823 kasus pada 25-30 November 2020.

 “Saya ingin kita semua bersepakat jangan ada kerumunan lagi dengan alasan apapun untuk beberapa waktu ke depan,” tegas Luhut dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Virtual Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta dan Bali, Senin (30/11/2020). (*)