APBD Bangli 2021 Telah Disahkan, Pengalokasian Dana Rp 85 Miliar Tunggu Hasil Kesepakatan Dewan
APBD Bangli tahun anggaran 2021 telah disahkan oleh DPRD Bangli pada Kamis (17/12/2020). Kendati demikian, masih ada dana Rp 85 miliar yang belum
Penulis: Muhammad Fredey Mercury | Editor: Ida Ayu Suryantini Putri
lihat foto
TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - APBD Bangli tahun anggaran 2021 telah disahkan oleh DPRD Bangli pada Kamis (17/12/2020).
Kendati demikian, masih ada dana Rp 85 miliar yang belum terpasang.
Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BKPAD) Bangli, I Ketut Riang menjelaskan, anggaran Rp 85 miliar tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil Provinsi Bali, serta Dana Insentif Daerah (DID).
"Anggaran tersebut sudah ada PMK-nya. Masing-masing nilainya untuk DAU Rp 4 miliar lebih, Bagi Hasil Provinsi Rp 20 miliar lebih, dan DID Rp 59 miliar lebih," sebutnya.
Baca juga: KTM Kembali Tunjuk Dani Pedrosa Jadi Pembalap Penguji di MotoGP 2021
Baca juga: Komentar Khabib Nurmagomedov Ketika Resmi Jadi Bintang Olahraga Dunia 2020
Baca juga: Badung Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif dari Kemendagri
Mengenai pemanfaatan dana Rp 85 miliar itu, Riang mengatakan pihaknya masih menunggu kesepakatan dengan pihak DPRD Bangli, sembari menunggu hasil verifikasi APBD 2021 dari provinsi.
"Nanti menunggu pembahasan sekitar tanggal 24 atau 25 Desember. Karena verifikasi ini merupakan ruang untuk membahas lagi. Dan hasil verifikasi pasti mengisyaratkan untuk memasukkan ini (anggaran Rp 89 miliar)," jelasnya.
Di sisi lain, Riang mengatakan pada tahun 2021 mendatang pihaknya baru merancang Bantuan Tak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 sebesar Rp 1 miliar.
Baca juga: Lelang Online Ikan Cupang, Damar Raup Jutaan Rupiah Per Hari
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Buleleng Bertambah Enam Orang, 3 Orang Sembuh
Baca juga: Seekor Sapi di Buleleng Dicuri dan Disembelih Pelaku di Tempat
Begitupun dengan kegiatan Gerbang Gita Santhi (GGS), yang sesuai rancangan awal dianggarkan senilai Rp 5,2 miliar.
"Nanti kalau ditambah dari Rp 85 miliar ini, kan tergantung kesepakatan di sini (Eksekutif dan Legislatif). Harapan kami, khususnya untuk BTT ada tambahan anggaran," ujarnya.
Sementara itu Anggota DPRD Bangli, I Made Sudiasa saat dikonfirmasi terpisah mengatakan anggaran sebesar Rp 85 miliar itu diusulkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Mulai dari penanganan Covid-19 yang mencakup tiga hal, yakni kesehatan, dampak ekonomi, hingga dampak sosial.
Baca juga: Kasus Positif Covid-19 di Buleleng Bertambah Enam Orang, 3 Orang Sembuh
Baca juga: Keterbatasan Personel, Inspektorat Klungkung Maksimalkan SDM yang Ada
Baca juga: Antisipasi Lonjakan Kendaraan Jelang Natal dan Tahun Baru, Dishub Badung Turunkan 186 Personel
Sebab menurutnya, rancangan BTT senilai Rp 1 miliar tidak cukup untuk penanganan Covid-19.
"Itu saran kita. Kalau eksekutif tidak setuju ya silakan," ucapnya.
Di sisi lain, Sudiasa menilai APBD 2021 ini merupakan APBD transisi, mengingat APBD ini dirancang oleh bupati lama dan dilaksanakan oleh bupati terpilih.
Baca juga: Keterbatasan Personel, Inspektorat Klungkung Maksimalkan SDM yang Ada
Baca juga: Akhir Tahun 2020, Delapan Jabatan Pimpinan OPD Karangasem Kosong
Terlebih masa jabatan bupati lama tinggal dua bulan. Sementara dengan adanya bupati terpilih, Sudiasa menilai semestinya ada tim transisi untuk menjembatani kebijakan tahun 2021.
"Kan semua daerah baik itu kaitannya dengan presiden, gubernur, maupun bupati membentuk tim transisi yang melibatkan orang-orang dari bupati terpilih. Sedangkan saat ini sampai sekarang tidak ada tim transisi," ujarnya. (*)
